Perbankan diminta memberi transparansi terkait penurunan bunga kredit. Sebab, kebijakan ini menjadi salah satu penentu suksesnya stimulus yang dikeluarkan Bank Indonesia dan pemerintah.
SAMARINDA - Sejak awal Maret 2021 Bank Indonesia (BI) membebaskan uang muka atau down payment (DP) untuk kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan. Aturan tersebut diterbitkan agar konsumsi masyarakat bisa meningkat di tengah pandemi. Agar maksimal, bunga kredit perbankan diharapkan turun supaya stimulus bisa dirasakan dalam jangka panjang.
Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kaltim Tutuk SH Cahyono mengatakan, ekonomi harus menuju pulih. Sehingga, diperlukan percepatan pemulihan ekonomi. Caranya, BI mencari sektor-sektor yang dapat menggerakkan, seperti kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan.
Perumahan disebutnya memiliki banyak bisnis turunan, sekitar 177 sektor usaha di bawah sektor properti. Artinya jika rumah-rumah terjual, maka akan ada 177 sektor yang bergerak. Mulai dari penjualan semen, baja, industri aluminium, hingga batu bata. Semua bergerak. Mobil juga demikian, karet bisa terjual lebih banyak, minyak terjual lebih banyak.
“Diharapkan ini bisa menggerakkan banyak sektor, sehingga BI memberikan kebijakan dengan keringanan DP 0 persen tadi agar konsumsi dari sektor ini bertambah,” katanya, Rabu (17/3).
Tutuk menjelaskan, stimulus tidak akan sampai pada DP 0 persen. BI akan menggunakan seluruh kebijakan, seperti suku bunga acuan sudah diturunkan bahkan mengalami penurunan terendah sejak 16 tahun terakhir. BI 7-day reverse repo rate (BI7DRR) saat ini berada di level 3,50 persen. Penurunan ini harapannya bisa membuat bunga kredit ikut menurun.
Meski memang tidak langsung diikuti dengan penurunan bunga bank. Kebijakan penurunan bunga bank bukan kewenangan BI, perbankan pasti memiliki hitung hitungannya sendiri untuk menurunkan bunga kredit. “Ada yang namanya persepsi risiko perbankan. Perbankan pasti melihat tidak semua sektor bisa dibiayai. Sebab, uang yang dikelola perbankan berasal dari masyarakat. Ketika macet, tentu akan ditanggung perbankan. Jadi wajar jika perbankan memiliki perhitungan yang cukup panjang,” tuturnya.
Menurutnya, BI sekarang memberikan kebijakan baru. Yakni perbankan harus memakai transparansi. BI mendorong seluruh perbankan memberikan transparansi agar bisa dipantau perbankan mana yang seharusnya bisa menurunkan bunga kreditnya, mana yang belum bisa. Transparansi ini juga merupakan kebijakan BI, agar penurunan suku bunga acuan diimbangi dengan penurunan bunga kredit perbankan.
“Sehingga stimulus ini tidak hanya sebatas DP 0 persen, namun bunga kreditnya juga harus turun agar menarik bagi debitur,” tuturnya. Perbankan juga harus meningkatkan daya saing, masyarakat sudah semakin cerdas. Memilih perbankan bukan perihal sulit, pasti nasabah akan memilih bunga yang lebih kecil. Ini juga menjadi tantangan bagi para perbankan. Jika perbankan terus memiliki bunga tinggi, maka tidak akan dipilih nasabah, apalagi di tengah suku bunga acuan yang terus menurun ini.
“Kita tidak bisa memaksakan perbankan untuk menurunkan bunga kreditnya, namun kebijakan transparansi akan bisa membuat perbankan dipantau pergerakannya. Sehingga, tidak bisa terus memberikan bunga tinggi,” terangnya.
Saat ini, baru perbankan pelat merah yang merespon. Seperti PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk yang menurunkan suku bunga dasar kredit (SBDK) per 28 Februari untuk seluruh segmen. Baik korporasi, ritel, mikro, kredit pemilikan rumah (KPR), dan konsumsi non-KPR. Suku bunga kredit yang diturunkan berkisar 150 – 325 basis poin (bps).
Bahkan, khusus restrukturisasi keringanan suku bunga, BRI menurunkan antara 300 sampai 500 bps. Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan, selain tren suku bunga acuan yang terus menurun, penurunan SBDK BRI dilakukan lantaran menurunnya beban biaya dana (cost of fund). Di sisi lain, adanya efisiensi perbankan dengan berbagai inisiatif digital yang terus dilakukan.
Hal senada juga dilakukan PT Bank Mandiri Tbk dengan menurunkan SBDK untuk seluruh segmen di kisaran 25-250 bps. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, inisiatif tersebut diharapkan menjadi stimulan efektif bagi masyarakat. Khususnya pelaku usaha untuk meningkatkan pembiayaan baru.
“SBDK menjadi acuan suku bunga kredit kepada debitur. Namun yang dikenakan ke debitur akan berbeda-beda tergantung tingkat risiko kredit masing-masing,” jelasnya. Langkah penurunan ini merupakan kelanjutan yang telah dilakukan tahun lalu. Sepanjang 2020, Bank Mandiri telah menurunkan SBDK sebanyak tujuh kali dengan total penurunan sebesar 10 hingga 600 bps.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk juga melakukannya. Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyebut, memangkas suku bunga kredit bertujuan untuk merangsang percepatan pertumbuhan kredit tahun ini. Sebab, kredit berkaitan erat dengan pertumbuhan permintaan domestik. Artinya, penting bagi perbankan untuk turut meyakinkan masyarakat terhadap perekonomian.
“Tentu kami memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung penilaian bank terhadap risiko pada masing-masing debitur atau kelompok debitur,” terangnya.
Selanjutnya, pihaknya tentu akan melakukan review suku bunga secara berkala. Salah satu strateginya, lanjut Royke, yakni berupaya menekan cost of fund. Sehingga suku bunga kredit juga bisa lebih rendah mengikuti tren penurunan suku bunga acuan.
Meski, dia mengakui, ketidakpastian ekonomi di 2021 masih cukup tinggi. BNI tetap mengedepankan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Mengidentifikasi sektor yang tepat untuk ekspansi kredit dan melakukan asesmen secara komprehensif. (ctr/ndu/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria