Pemerintah berencana kembali memberlakukan larangan mudik pada 2021. Hal ini mengacu pada peningkatan kasus Covid-19 yang selalu muncul setelah libur panjang. Namun, keputusan ini dikhawatirkan bisa menghambat kebangkitan industri pariwisata.
SAMARINDA - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) 1971 Kaltim I Gusti Bagus Putra mengatakan, kebijakan ini sangat memberatkan pihaknya. Sebab, momen libur Idulfitri kerap dijadikan ajang kebangkitan travel agent, terutama dalam meningkatkan penjualan tiket.
“Sebenarnya, banyak pelaku usaha yang mengeluhkan aturan tersebut. Karena bisa menghambat kebangkitan sektor pariwisata. Tetapi, kami tetap akan mengikuti aturan ini,” ujarnya, Senin (29/3).
Menurutnya, pemerintah pasti memiliki alasan kuat untuk memberlakukan larangan mudik. Utamanya, mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 yang dapat mengganggu program vaksinasi. Dengan meminimalisasi mobilisasi masyarakat dalam jumlah besar, maka program vaksinasi dapat terlaksana dengan lebih baik, serta menekan penularan Covid-19 dari berbagai lokasi.
“Kita tentunya tidak bisa berbuat apa-apa selain menaati peraturan yang sudah dibuat pemerintah,” ungkapnya. Ditambahkan Bagus, pengendalian aktivitas di sektor pariwisata sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Jika aturannya kontra dengan kebangkitan pariwisata, maka akan sulit bangkit. “Kalau ini diberlakukan, secara otomatis mobilitas tersendat kembali. Tapi, kita tunggu saja,” jelasnya.
Meskipun larangan mudik diberlakukan, pihaknya tetap optimistis pariwisata bisa bangkit pada Juni mendatang. Sebab, Bali yang menjadi gerbang pariwisata Indonesia sudah akan membuka kunjungan dari internasional maupun nasional. Hal ini akan mendongkrak pariwisata di daerah-daerah lain, termasuk Kaltim.
Sebab, kebanyakan wisatawan mancanegara akan memulai perjalanannya dari Bali, lalu selanjutnya ke daerah lain seperti Kaltim. “Kita optimistis pada Juni nanti pariwisata bisa booming kembali, namun tetap perlu regulasi yang cocok untuk mendukung itu. Jangan sampai malah ada larangan pariwisata antarpulau di Indonesia,” katanya.
Pihaknya berharap, pariwisata antar daerah juga tetap bisa berjalan. Misalnya dari Samarinda ke Balikpapan, atau dari Sangatta ke Samarinda dan sebagainya. Pariwisata antar-kabupaten/kota dalam provinsi ini setidaknya bisa menjadi penahan penurunan bisnis pariwisata yang lebih dalam lagi. Setidaknya untuk sementara waktu, pariwisata dalam provinsi bisa tetap hidup.
“Kita akan tunggu sampai Juni, Bali yang menjadi gerbang pariwisata sudah membuka keran wisatawan. Semoga pariwisata akan booming pada pertengahan tahun ini,” terangnya.
Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Adith Raharjo mengatakan, pelarangan mudik tahun ini tentunya memiliki plus dan minus tersendiri. Bagusnya, pelarangan mudik ini untuk menekan jumlah penyebaran Covid-19. Lalu ini juga membuat masyarakat bisa menabung lebih lama, sampai situasi lebih terkendali.
"Sedangkan negatifnya, ini sudah tahun kedua masyarakat tidak boleh mudik. Sehingga, bagi mereka yang hidup di perantauan ini cukup berat," jelasnya.
Selain itu, dampak negatifnya ekonomi tidak bergerak. Terutama di kampung-kampung yang penduduknya banyak merantau. Biasanya orang pulang kampung akan membawa hasil kerja. Ini membuat ekonomi di daerah tersebut bergerak karena perputaran uang lebih banyak. Tapi ini tidak terjadi kalau mudik dilarang. “Kita percaya semua keputusan pemerintah demi kebaikan bersama," tuturnya.
Pihaknya berharap, dari sisi bisnis setidaknya perekonomian di perkotaan bisa tetap bergerak. Jadi, orang bisa tetap stay di kota, masih bisa liburan di tengah kota dengan menginap di hotel dan berkunjung ke destinasi yang ada. Sehingga ada pilihan bagi mereka yang tidak bisa pulang kampung. "Kita berharap ekonomi di perkotaan bisa tetap tumbuh, tentunya dengan tetap menaati protokol kesehatan demi segera terkendalinya kasus Covid-19," pungkasnya. (ctr/ndu/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria