Kontribusi PAD Baru 13 Persen, Bulungan Ikut Teken PKS Optimalisasi Pajak

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Jumat, 23 April 2021 | 21:50 WIB
PAJAK DAERAH: Aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Kayan I Tanjung Selor. Kemenkeu minta pemerintah daerah perkuat perpajakan daerah.
PAJAK DAERAH: Aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Kayan I Tanjung Selor. Kemenkeu minta pemerintah daerah perkuat perpajakan daerah.

TANJUNG SELOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan turut serta dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah bersama 84 kabupaten/kota lainnya, yang dilaksanakan Kementerian Keuangan RI secara daring.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bulungan Adi Irwansyah, disaksikan Asisten Bidang Pemerintahan Errin Wiranda dan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Khairul di ruang rapat Bupati Bulungan, Kamis (22/4). 

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Astera Primanto Bhakti meminta pemerintah daerah memperkuat perpajakan daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian, melaksanakan pembangunan, dan melayani masyarakat.

Disebutkannya, sampai saat ini porsi terbesar APBD dari segi pendapatan rata-rata secara nasional bergantung dari dana transfer pusat ke daerah. Sementara besarnya PAD secara nasional rata-rata provinsi kisaran 30 hingga 40 persen. “Tapi di kabupaten/kota itu porsinya rata-rata di kisaran 13 persen,” sebutnya, Kamis (22/4).

Maka itu ia menyarankan perlunya dorongan peningkatan PAD di daerah seiring kemajuan teknologi informasi pengelolaan pajak daerah. “Yang perlu dilakukan, mendorong implementasi organisasi perpajakan yang tepat, memanfaatkan teknologi informasi dan data yang terintegrasi, meningkatkan SDM pengelola pajak daerah, dan membangun kerjasama dengan seluruh stakeholder,” ujarnya. (*/nnf/mua)

Editor : izak-Indra Zakaria
ekonomi