JAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta menolak wacana pemerintah mewajibkan sertifikasi cleanliness, health, safety and environment sustainability (CHSE). Khususnya, sektor hotel dan restoran. Alasanya, penerapan ketentuan tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap bisnis.
Saat ini, sertifikat CHSE masih gratis dan berlaku selama satu tahun. Namun, rencananya akan didorong menjadi sertifikasi mandiri dengan mekanisme online single submission (OSS).
Ketua PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono menilai, sertifikasi CHSE hanya bersifat marketing gimmick dengan labeling ‘I Do Care’. Padahal, selama ini hotel maupun restoran sudah menerapkan standar layak sehat, food safety management system dan occupational health, safety & environment (OHSA). Protokol kesehatan (prokes) juga ketat diterapkan.
“Jika ke depan akan didorong menjadi sertifikasi mandiri, berapa banyak kapitalisasi dana yang akan terhimpun dari program yang kurang bermanfaat ini? Dan, tentu akan sangat membebani pengusaha,” ujarnya secara virtual, (28/9).
Dia menyebutkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terdapat 29.243 hotel di Indonesia. Misalnya, jika biaya sertifikasi ditetapkan Rp 10 juta, maka akan terkumpul Rp 292 miliar lebih per tahun. Selain itu, Euromonitor International mencatat terdapat 118.069 restoran. Jika asumsi biaya sertifikasi Rp 8 juta per unit, maka akan terjadi pengeluaran sebesar lebih dari Rp 944,5 miliar.
“Ini termasuk negative sum game (tidak ada yang diuntungkan), transfer economic value dari hotel dan restoran kepada pelaku usaha lain pelaksana sertifikasi CHSE. Kami menganggap ini adalah bentuk ketidakadilan,” tegas Sutrisno.
Pria yang juga Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu menyebutkan, mewajibkan sertifikasi CHSE bertentangan dengan upaya pemulihan bisnis pariwisata. Apalagi, saat ini sudah terlalu banyak sertifikasi-sertifikasi yang diterapkan. Seperti sertifikasi usaha, sertifikasi laik sehat, sertifikasi profesi, dan sertifikasi K3. “Yang semuanya tentu membawa konsekuensi biaya,” imbuhnya.
Wakil Kedua Bidang Usaha Data dan IT PHRI DKI Jakarta Priyanto menambahkan, kenaikan traffic pengunjung yang terjadi saat ini bukan disebabkan CHSE. Melainkan, dampak dari pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) oleh pemerintah. Masyarakat diperbolehkan masuk mal serta perpanjangan jam operasional dan kapasitas restoran.
Meski demikian, Priyatno mendukung kebijakan CHSE. Dengan tujuan untuk menstandarisasi hotel dan restoran di Indonesia. Namun, jangan sampai menambah beban industri di tengah kondisi krisis. “Apalagi dengan mewajibkan CHSE di saat sulit seperti ini,” tandasnya. (han/dio)
Editor : izak-Indra Zakaria