JAKARTA–PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mendapat dukungan politik. Itu setelah Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk panitia kerja (panja) penyelamatan maskapai pelat merah itu.
"Kita ingin Garuda Indonesia sebagai national flag carrier kita untuk bisa tetap mengudara, untuk bisa terbang, sebagai maskapai kebanggaan nasional," kata Ketua Panja Penyelamatan Garuda Indonesia Martin Manurung seperti dikutip Jawa Pos, Jumat (18/2).
Martin menyebutkan, pembentukan panja merupakan tindak lanjut dari tiga rapat kerja yang sudah dilakukan Komisi VI DPR bersama Kementerian BUMN dan jajaran direksi Garuda Indonesia. Pihaknya tidak hanya mendalami permasalahan manajemen, tetapi juga mendalami opsi-opsi penyelamatan yang ditawarkan oleh pemerintah.
Namun, pria yang juga menjabat wakil ketua Komisi VI itu menggarisbawahi bahwa panja tak akan mengurusi persoalan hukum yang sedang ditangani kejaksaan. ”Hanya berfokus pada proses restrukturisasi Garuda, karena waktu yang cukup terbatas, seiring dengan negosiasi dan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),” tuturnya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pun menyambut positif pembentukan panja. Hal itu merupakan bentuk dukungan konkret dari DPR dalam mengawal proses penyehatan maskapai pelat merah tersebut.
"Panja merupakan komitmen dan tindak lanjut dari pembahasan sejumlah rapat kerja maupun rapat dengar pendapat yang telah beberapa kali dilakukan antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR RI," ujarnya.
Erick menilai, dukungan politik dari Komisi VI sangat penting. Kementerian BUMN bersama DPR akan terus bersinergi dalam mencari jalan keluar atas persoalan yang dialami Garuda. Pihaknya akan memaparkan secara terperinci mengenai rencana bisnis dan transformasi perusahaan dengan kode emiten GIAA.
"Seperti yang sering saya sampaikan, kita (BUMN) tentu tidak bisa sendirian, ini eranya kolaborasi termasuk dalam memperbaiki kinerja Garuda yang juga memerlukan dukungan Komisi VI DPR RI," bebernya.
Erick menyebutkan, transformasi menjadi keharusan bagi Garuda. Jadi, maskapai itu mampu bertahan di situasi yang penuh ketidakpastian akibat pandemi dan menatap prospek bisnis pascapandemi. Kementerian BUMN juga telah menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti indikasi dugaan korupsi di Garuda.
"Perbaikan menyeluruh dari sisi penegakan hukum dan sisi bisnis bertujuan membuat Garuda ke depan lebih akuntabel, profesional, dan transparan," ucapnya.
Sementara itu, kabar terbaru dari Garuda Indonesia baru saja mengembalikan dua pesawat Boeing 777-300ER kepada lessor di California. ”Itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari proses restrukturisasi dan negosiasi yang dijalankan perseroan,” ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra.
Irfan menambahkan, pihaknya telah menyampaikan skema proposal restrukturisasi kepada lessor dan kreditur sebagai salah satu upaya pemulihan. ”Responsnya tentu sangat beragam karena kita punya 800 kreditur,” bebernya. (agf/dio/jpg/ndu/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria