JAKARTA — Jumlah penduduk Indonesia yang belum memiliki hunian layak masih tinggi. Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan, terdapat 15,5 juta penduduk yang membutuhkan rumah pada 2045.
Direktur Consumer & Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Hirwandi Gafar menyatakan, saat ini angka backlog alias kekurangan pasokan untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat masih berada pada kisaran 11,4 juta unit. Penyebabnya dua hal. Yakni, daya beli masyarakat yang tidak sebanding dengan harga properti. Serta, belum banyak pengembang yang turut membangun rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga terjangkau.
Sepanjang 2021, bank pelat merah itu telah menyalurkan KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 117.699 unit senilai Rp 17,15 triliun. Angka tersebut merupakan perolehan dari BTN konvensional sebanyak 96.487 unit dengan nilai Rp 14,11 triliun. Sementara itu, Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 21.212 unit senilai Rp 3,03 triliun. Dengan capaian tersebut, BTN telah berkontribusi 65 persen dari total penyaluran KPR Sejahtera FLPP nasional sebesar 178 ribu unit, terang Hirwandi (20/2).
Awal tahun ini, lanjut dia, BTN langsung tancap gas. Bahkan, BNI sempat membukukan akad kredit KPR FLPP sekitar 6 ribu unit dalam sepekan pada Januari. Target penyaluran hingga akhir 2022 BTN mencapai 200 ribu unit.
Sementara itu, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida menyebutkan, kebangkitan sektor properti memerlukan dukungan terkait dengan peraturan daerah. Khususnya persetujuan bangunan gedung (PBG) yang menggantikan izin mendirikan bangunan (IMB). Hingga saat ini, baru ada 22 kabupaten/kota yang memiliki perda PBG. Perizinan itu yang seharusnya dipercepat dan dikawal, ucapnya. (han/c12/dio)
Editor : izak-Indra Zakaria