Penyaluran dana di industri keuangan nonbank (IKNB) terus bertumbuh. Sampai Juni 2023 sudah menyentuh Rp 22,61 triliun atau tumbuh 24,84 persen. Melanjutkan tren pertumbuhan sejak 2020.
SAMARINDA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pada Desember 2020 penyaluran dana di IKNB sebesar Rp 11,20 triliun. Tumbuh 22,66 persen pada Desember 2021 menjadi Rp 13,74 triliun. Lalu, kembali tumbuh 39,88 persen pada Desember 2022 menjadi Rp 19,21 triliun.
Kepala OJK Kaltim Made Yoga Sudharma mengatakan, penyaluran pembiayaan terbesar untuk sektor ekonomi pertambangan dan penggalian sebesar Rp 9,18 triliun atau menguasai 40,61 persen dari total penyaluran pembiayaan. Hal ini disebabkan sektor ini membutuhkan perusahaan pembiayaan untuk membiayai alat-alat berat. Selanjutnya, perdagangan besar dan eceran menyalurkan Rp 3,1 triliun dengan kontribusi 13,37 persen.
Aktivasi penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya mencapai Rp 2,15 triliun dengan persentase 9,53 persen. Pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai Rp 1,32 triliun, dengan kontribusi 5,86 persen. Bukan lapangan usaha lainnya Rp 1,08 triliun, dengan kontribusi 4,81 persen.
“Saat ini, sektor pertambangan masih baik, dari sisi harga maupun volume ekspor. Sehingga, sektor ini kembali seksi untuk dapat penyaluran dana,” tuturnya, Minggu (13/8). Adapun daerah yang menyalurkan pembiayaan terbesar adalah Kutai Kartanegara sebesar Rp 5,25 triliun, disusul Samarinda sebesar Rp 5,28 triliun, dan Balikpapan sebesar Rp 4,45 triliun.
Selanjutnya, Kutai Timur Rp 3,15 triliun, Berau Rp 1,71 triliun, Paser Rp 807 miliar. Sedangkan tiga terbawah ada Bontang Rp 621 miliar, Penajam Paser Utara Rp 487 miliar, dan Mahakam Ulu Rp 19 miliar. Sesuai sektornya, porsi penyaluran pembiayaan terbesar di Kaltim posisi Mei 2023 berada di Kutai Kartanegara, disebabkan banyaknya perusahaan pertambangan di sana.
”Secara umum, kinerja perusahaan pembiayaan sudah konsisten berada di jalur peningkatan. Dari tahun ke tahun sejak 2020 penyalurannya terus tumbuh positif,” pungkasnya.
Sementara itu, OJK juga memastikan pencadangan Bank Himbara terhadap kredit BUMN Karya cukup untuk memitigasi risiko. Hal ini sejalan dengan kemampuan bank pelat merah dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan besar di Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae terus mendorong fungsi intermediasi perbankan dalam bentuk penyaluran kredit kepada para pelaku usaha, termasuk BUMN. Dalam penyaluran kredit perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan mematuhi peraturan perundangan.
"OJK sebagai otoritas pengawasan perbankan selalu memantau perkembangan kredit bank, baik dari sisi agregat secara industri maupun secara individual bank," tegasnya. Pembentukan cadangan sebagai salah satu mitigasi tersebut dalam berbagai kesempatan dilakukan secara bersama-sama dengan pelaksanaan upaya-upaya manajemen risiko kredit lainnya. Termasuk restrukturisasi yang belum tentu mengindikasikan pesimisme.
Dalam konteks restrukturisasi, salah satu kriteria untuk melakukannya adalah adanya prospek usaha yang menunjukkan adanya peluang untuk perbaikan kondisi keuangan debitur. Hingga kuartal II 2023, Dian menyebutkan, bahwa perbankan diperkirakan masih akan tumbuh seiring dengan proyeksi peningkatan kredit.
Adapun pencadangan atas credit loss sudah dilakukan bank secara bertahap sejak dimulainya kebijakan restrukturisasi kredit pada awal 2020 hingga saat ini. "Di mana restrukturisasinya hanya untuk sektor dan wilayah tertentu, sehingga pembentukan cadangan tidak akan mengganggu tren peningkatan laba perbankan," jelasnya.
PT Bank Mandiri saat ini sedang menyiapkan perjanjian restrukturisasi induk atau master restructuring agreement (MRA) terhadap utang BUMN Karya PT Waskita Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk. Direktur Manajemen Risiko BMRI Ahmad Siddik Badruddin mengatakan, penyusunan dilakukan bersama para lender (pemberi pinjaman) lain dan vendor.
Skema restrukturisasi utang kedua debitur konstruksi itu kemungkinan bakal rampung dalam beberapa minggu ke depan. Bank berlogo pita emas itu juga telah meningkatkan pencadangan untuk kedua debitur konstruksi tersebut. Sebagai upaya perseroan dalam melanjutkan perbaikan kualitas kredit yang sudah dicapai pada tahun ini.
"Memformulasikan skema restrukturisasi yang terbaik, optimal, dan bisa address semua concern dari semua stakeholders di kedua debitur tersebut," ujarnya. Seperti yang diketahui, utang BUMN Karya kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mencapai Rp 70 triliun. Pinjaman Wika beserta anak usahanya nyaris sebesar Rp 15 triliun. Adapun total pinjaman obligasi perusahaan beserta anak usaha mencapai Rp 9 triliun.
Secara spesifik, Himbara menjadi pemberi pinjaman utama kepada Wika. Bank Mandiri menjadi kontributor terbesar dengan Rp 3,87 triliun berdasarkan laporan keuangan perusahaan Mei 2023. Sementara utang WSKT ke Himbara sebesar Rp 28,06 triliun dengan porsi kepada Bank Mandiri sebesar Rp 4,55 triliun. (ndu/k15)
Catur Maiyulinda
@caturmaiyulinda
Editor : izak-Indra Zakaria