TANJUNG SELOR -Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalimantan Utara (Kaltara), turut serta dalam sosialisasi tata kelola perkebunan kelapa sawit melalui pelaporan mandiri (Self-Reporting), ke dalam aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN) dan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang, Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
Ir. H. Achmad Ideham M.Si mewakili Apkasindo Kalimantan Utara dalam sosialisasi itu, mengatakan bahwa apa yang mejadi sosialisasi berupa Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit
berdasarkan ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah. Itu berupa penetapan jenis DBH lainnya yang bersumber dari penerimaan negara yang dapat diidentifikasi Daerah penghasilnya.
"Adapun penetapan DBH lainnya dimaksud perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan komisi yang membidangi keuangan di DPR RI," terangnya.
Dalam rangka mengatasi eksternalitas yang membawa dampak negatif yang disebabkan kegiatan ekonomi yang terkait dengan sektor perkebunan sawit, perlu ditetapkan jenis DBH lainnya berupa bagi hasil yang terkait dengan perkebunan sawit. Hal ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan, DBH yang terkait perkebunan sawit merupakan salah satu jenis DBH lainnya yang dapat ditetapkan oleh Pemerintah.
"DBH Sawit dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan yang bersumber dari perkebunan sawit yang dihimpun oleh Pemerintah. Seperti jenis-jenis DBH yang lain, alokasi DBH Sawit terdiri atas alokasi formula dan alokasi kinerja," jelasnya
Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa DBH lainnya ditentukan penggunaannya. Sesuai amanat tersebut, penggunaan DBH Sawit diarahkan terutama untuk infrastruktur khususnya jalan.
"Diharapkan dukungan terhadap industri sawit dan penanggulangan eksternalitas negatif dari industri sawit dapat semakin meningkat, termasuk tercapainya konektivitas yang lebih baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," pungkasnya. (fai/adv/ip)