Tahun depan diprediksi ada sekitar 200 ribu warga baru yang akan menempati IKN. Kehadiran mereka membuka peluang usaha yang cukup besar. Ini harus dimaksimalkan.
BALIKPAPAN–Tak hanya Indonesia, tahun ini menjadi tahun yang tidak mudah bagi berbagai negara di dunia. Karena adanya tantangan perlambatan ekonomi global dan konflik geopolitik yang tak kunjung selesai. Perlambatan ekonomi tergambar dari kondisi Kuartal II 2023 yang tumbuh tak signifikan, di mana ekonomi Amerika hanya tumbuh 2,4 persen sementara Inggris hanya 0,4 persen.
"Alhamdulillah meski terjadi perlambatan, ekonomi Indonesia masih tumbuh kuat mencapai 5,1 persen," ungkap Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, Jumat (18/8). Sementara Kaltim mampu tumbuh lebih tinggi, sebesar 6,8 persen. Walau demikian, Arsjad mengingatkan pemerintah tetap harus waspada. Sebab, perlambatan ekonomi global berdampak pada menurunnya permintaan.
Ini terbukti ekspor Indonesia pada Juli 2023 mengalami penurunan drastis. Dibandingkan dengan 2022, angka penurunan mencapai 18 persen. Termasuk Kaltim yang turun 51,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari itulah ia mengatakan bahwa seluruh pihak mesti tetap berhati-hati dan menjaga pertumbuhan agar tetap stabil ataupun naik.
Bersama pemerintah, Kadin siap menjalin kolaborasi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah gejolak ataupun krisis yang melanda. Menurut dia, sumber daya manusia (SDM)/pekerja juga harus keluar dari negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Indonesia memiliki banyak potensi untuk itu.
Dengan segala keunggulan komparatif yang tidak dimiliki negara lain, seperti pasar domestik yang besar, potensi tenaga kerja produktif dan memiliki populasi melek digital yang tinggi. Karena itu, Indonesia harus mengoptimalkan segala peluang dan potensi yang ada.
"Melalui program yang inovatif, sejalan dengan empat pilar Kadin 2021–2026. Yaitu, pemulihan kesehatan dan pengembangan industri kesehatan nasional, peningkatan ekonomi daerah dan nasional, peningkatan kewirausahaan dan kompetensi, serta penguatan internal organisasi dan regulasi. Kadin tidak hanya menjadi mitra, tapi dapat menjadi katalis pengembangan ekonomi daerah," terangnya.
Di samping itu, dia mengingatkan agar Kadin Kaltim berperan serta untuk menyosialisasikan kemudahan berinvestasi dan berusaha di Ibu Kota Nusantara (IKN), yakni PP Nomor 2 Tahun 2023. Agar menarik lebih banyak investor ke dalam pembangunan IKN.
Peningkatan ekonomi daerah itu tidak hanya didorong melalui investasi, tapi dapat pula dilakukan melalui revitalisasi pendidikan vokasi. Karena bagaimanapun SDM yang berkualitas merupakan kunci yang dibutuhkan dunia industri dalam upaya pembangunan IKN.
Dia juga menuturkan, pada 2024 nanti, diperkirakan akan ada sekitar 200 ribu warga baru yang akan menempati IKN. Tentunya mereka membutuhkan makanan, tempat singgah dan fasilitas lainnya yang membantu masa transisi. Peluang itu harus dioptimalkan.
"Kadin harus mendukung pengembangan pelaku UMKM di Kaltim. Karena masih banyak sekali hal harus dipersiapkan, terlebih dengan semakin maraknya kunjungan tentu sarana-prasarana di IKN itu harus dipenuhi, baik itu tempat penginapan hingga urusan kuliner mesti tersedia di sekitar IKN," ucap Arsjad.
Terkait dalam pembangunan ekonomi daerah, Gubernur Kaltim Isran Noor menyampaikan, Kadin perlu membentuk bidang khusus karbon. Sebab, bahwasanya peluang investasi karbon terbuka lebar. Hingga saat ini pun belum banyak dikelola secara maksimal.
Karena itu, peran pengusaha khususnya Kadin dituntut lebih optimal. Agar tidak keduluan orang luar memanfaatkan peluang tersebut. "Jika kita mampu menghasilkan penurunan emisi karbon, maka ada negara-negara yang telah berkomitmen membeli dan diberikan kompensasi atas hasil penurunan emisi karbon ini," ujarnya.
Isran menuturkan telah berjuang hingga ke World Bank. Untuk menyampaikan komitmen Kaltim dalam menurunkan emisi karbon. Bahkan, Kaltim sebagai provinsi satu-satunya di Indonesia yang berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca. Dari data yang diperoleh, pada 2020–2022, Kaltim telah menghasilkan penurunan emisi karbon hingga 30–40 juta ton karbon dioksida ekuivalen.
"Itu sudah dihargai mencapai Rp 1,6 triliun. Berdasarkan hitungan saya, di Indonesia kurang lebih akan menghasilkan 2 miliar ton karbon dioksida ekuivalen hingga tahun 2025. Jadi kita harap para pengusaha di Kaltim bisa serius untuk menangkap peluang ini," harapnya. (ndu/k8)
Ulil
Yin.khazan@gmail.com
Editor : izak-Indra Zakaria