Serbuan barang impor yang masuk melalui aplikasi media sosial membuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri lesu. Untuk itu, pemerintah melarang media sosial menjual barang, tetapi hanya boleh promosi.
JAKARTA–Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Dalam kebijakan tersebut ditegaskan bahwa social commerce seperti TikTok, tidak boleh berjualan. Melainkan hanya diperbolehkan promosi barang dan jasa.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan, beberapa aturan utama dalam Permendag 31 Tahun 2023 di antaranya pendefinisian berbagai model bisnis penyelenggara PMSE, mulai dari lokapasar (marketplace) hingga social commerce. Melalui pendefinisian tersebut, pembinaan dan pengawasan terhadap PMSE dapat dilakukan dengan optimal, termasuk terkait perizinan, perpajakan, dan ketentuan perdagangan lainnya.
"Dalam Permendag ini, social commerce didefinisikan sebagai penyelenggara media sosial yang menyediakan fitur, menu, dan/atau fasilitas tertentu yang memungkinkan pedagang (merchant) dapat memasang penawaran barang dan/atau jasa," jelasnya, Jumat (29/9).
Lebih lanjut, Zulhas mengatakan, peraturan ini diterbitkan guna menjawab berbagai praktik tidak sehat dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Atas hal itu, pemerintah berkomitmen membangun ekosistem niaga elektronik (e-commerce) yang adil, sehat, dan bermanfaat.
Juru Bicara (Jubir) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengaku banyak melihat produk impor masuk lewat aplikasi medsos (media sosial). “Kami mendukung kebijakan pemerintah yang membatasi aplikasi sosmed untuk berjualan atau transaksi. Kami dukung sosmed cukup untuk promosi saja," tegasnya.
Para pelaku usaha dan industri tekstil di Jawa Barat (Jabar) terancam berhenti berproduksi. Hal ini imbas praktik predatory pricing atau penjualan dengan harga jauh di bawah modal di platform social commerce. Untuk diketahui, praktik predatory pricing tersebut secara nyata mulai dirasakan para pelaku usaha tekstil setelah mengalami penurunan permintaan sehingga menekan omzet.
Bahkan berdampak pada penurunan produksi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pegawai UMKM. Hal ini diketahui dalam kunjungan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop-UKM) Teten Masduki di Bandung, Kecamatan Majalaya, Jawa Barat, Minggu (24/9).
"Kami bersama para pelaku industri pakaian jadi dan tekstil membahas tentang hal ini dan memang ada penurunan yang cukup drastis karena pelaku UMKM yang memproduksi pakaian muslim, kerudung, pakaian jadi yang dijual di pasar grosir seperti Tanah Abang, ITC Kebon Kelapa, Pasar Andir terpantau anjlok. Akibatnya permintaan pakaian, kain, dan tekstil menurun drastis," ucap Teten.
Dalam diskusi tersebut hadir sejumlah pelaku usaha tekstil terdiri dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB), Paguyuban Textile Majalaya, dan KADIN Kabupaten Bandung. Teten mengatakan, produk mereka kalah bersaing bukan karena kualitas, tetapi soal harga yang tidak masuk harga pokok penjualan (HPP) pelaku UKM/IKM tekstil yang tidak mampu bersaing.
"Saya mendapat informasi ada indikasi marak impor pakaian jadi maupun produk tekstil yang tak terkendali. Harga yang murah ini adalah predatory pricing di platform online, memukul pedagang offline dan dari sektor produksi konveksi juga industri tekstil dibanjiri produk dari luar yang sangat murah," kata Teten.
Hal itu terjadi juga karena didorong adanya aturan safe guard yang tidak berjalan dengan semestinya. Untuk itu, Pemerintah berupaya untuk membenahi dan berkoordinasi dengan Mensesneg untuk langkah ke depan. "Sebab sekali lagi, kewenangan ini ada di Kemendag dan Kementerian Keuangan. Presiden Jokowi sudah mengatakan secepatnya ada undang-undang yang mengaturnya,” jelas Teten.
Tak hanya itu, Teten merasa perlu ada HPP khusus di produk tekstil. Sebab, di Tiongkok sendiri, mereka menerapkan model barang masuk di sana tidak boleh di bawah HPP. "Kalau kita terapkan itu, bisa melindungi industri dalam negeri," tandasnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sudah bertemu dengan CEO TikTok Shou Zi Chew. Pertemuan itu dilakukan setelah dirilisnya aturan pemerintah yang melarang sosial media seperti TikTok untuk berjualan, kecuali promosi barang dan jasa.
Luhut mengatakan, dalam pertemuan itu CEO TikTok menerima soal pelarangan tersebut. Adapun pertemuan itu telah dilakukan pada Selasa, 27 September 2023. "Kemarin (Selasa), CEO-nya TikTok (Shou Zi Chew) ketemu sama saya, jadi mereka juga menerima (pelarangan TikTok Shop)," kata Luhut.
Selain mengeklaim TikTok menerima aturan pemerintah RI, Luhut juga mengatakan bahwa terbitnya Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tidak akan mengganggu investasi. "Saya kira enggak ada masalah (soal investasi TikTok di dalam negeri)," sambungnya.
Lebih lanjut, Luhut menegaskan, pemerintah bukan melarang TikTok beroperasi di Indonesia. Akan tetapi, pemerintah hanya ingin memisahkan sosial media dengan aplikasi perdagangan atau e-commerce. "Kita tidak pernah melarang TikTok, loh. Jadi, yang kita larang adalah, jangan dicampuradukkan perdagangan dengan sosial media," tandasnya. (ndu/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria