Komitmen Pemkot Balikpapan dalam menjaga inflasi layak diacungi jempol. Pada September 2023, Kota Beriman tercatat sebagai daerah dengan inflasi terendah di Indonesia. Dengan capaian 0,02 persen.
SAMARINDA – Tak hanya Balikpapan, inflasi di Kaltim juga terpantau stabil, yakni di level 0,12 persen. Dengan inflasi tahun kalender sebesar 2,49 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 3,07 persen. Secara nasional, dari 90 kota pantauan, 73 kota mengalami inflasi dan 17 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan sebesar 1,41 persen dan terendah di Balikpapan.
Sementara itu, deflasi terdalam terjadi di Manokwari sebesar 1,70 persen dan deflasi terendah sebesar 0,03 persen terjadi di Denpasar. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim Yusniar Juliana mengatakan, inflasi yang jadi di Bumi Etam dikarenakan adanya peningkatan indeks harga pada tujuh kelompok pengeluaran. Yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,32 persen.
Lalu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,21 persen; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,17 persen; pakaian dan alas kaki sebesar 0,15 persen; perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,04 persen; transportasi sebesar 0,03 persen, serta rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,03 persen.
Sebaliknya, kelompok yang mengalami penurunan indeks harga kelompok kesehatan sebesar 0,09 persen. “Sementara, kelompok penyediaan makan dan minuman/restoran, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok pendidikan cenderung stabil,” ujarnya, Senin (2/10).
Terpisah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Budi Widihartanto mengatakan, inflasi Kaltim tahun ini diperkirakan berada pada rentang 3±1 persen (yoy), sejalan dengan target inflasi nasional dan penguatan pengendalian inflasi Kaltim. “Tekanan inflasi Kaltim pada tahun 2023 memiliki kecenderungan melandai menuju target inflasi nasional,” terangnya.
Dia menjelaskan, tekanan inflasi bersumber pada peningkatan konsumsi masyarakat di tengah ketergantungan pasokan kebutuhan masyarakat terhadap sentra produksi atau pemasok dari luar Kaltim. Potensi konsumsi masyarakat yang cukup tinggi didukung oleh daya beli dan penambahan jumlah penduduk di tengah peningkatan mobilitas masyarakat sebagai dampak pencabutan PPKM.
Selain itu, tekanan inflasi juga bersumber pada kenaikan beberapa komoditas administered price oleh pemerintah, dan kondisi cuaca yang tidak kondusif sehingga menyebabkan gangguan produksi dan rantai pasok pada komoditas kebutuhan masyarakat dari daerah pemasok.
“Namun, peningkatan tekanan inflasi tersebut tertahan seiring dengan upaya yang lebih baik dalam pengendalian inflasi pangan, seperti subsidi bahan pangan, pengembangan sentra produksi, dan penguatan TPID melalui GNPIP,” katanya.
Berbagai inovasi dan kebijakan pengendalian inflasi di daerah terus dilakukan oleh TPID di wilayah Kaltim terutama dalam kerangka GNPIP. Program kerja pengendalian inflasi yang dijalankan oleh TPID provinsi dan kota atau kabupaten pada 2023 tetap mengacu pada prinsip 4K, yaitu keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peta jalan pengendalian inflasi daerah.
“Beberapa program kerja TPID Kaltim dilakukan secara berkelanjutan di Kaltim, pada 2023 untuk menjaga kestabilan inflasi yang rendah dan stabil terutama pada bahan pangan strategis dalam kerangka GNPIP,” pungkasnya. (ndu/k15)
Catur Maiyulinda
@caturmaiyulinda
Editor : izak-Indra Zakaria