BALIKPAPAN – Penetapan IKN di Kaltim membuat Balikpapan secara otomatis menjadi kota penyangga utama. Tak pelak banyak hal yang perlu disiapkan Kota Minyak. Termasuk menyediakan hunian baru. Mengingat pembangunan IKN akan berlangsung bertahap hingga 2045 mendatang.
Sebelum masuk dan menempati hunian di IKN tentu ada pegawai yang menetap di Balikpapan dulu. Minimal mereka sewa atau kontrak. Itu yang membuat kebutuhan hunian akan semakin meningkat. Kabid Perumahan Disperkim Ambo Dai mengatakan, saat ini total ada 200 kawasan perumahan existing.
Pihaknya memantau ada beberapa permohonan izin perumahan baru. “Sejauh ini, ada 10 perusahaan akan masuk dan membangun di Balikpapan,” katanya. Sementara ini, pengembang masih mengurus perizinan. Ambo menuturkan, Pemkot Balikpapan sudah menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD).
Dokumen ini disusun setiap 20 tahun, termasuk soal perencanaan terkait perumahan. Dia menyebutkan, ada dua konsep perumahan, yakni hunian tapak atau deret dan vertikal. “Kalau hunian deret biasanya jenis masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan komersial. Sedangkan vertikal rata-rata menengah ke atas,” sebutnya.
Namun menurutnya, hunian vertikal tetap bisa untuk masyarakat menengah ke bawah. Syaratnya, harga diatur agar bisa menjangkau sesuai target pasar. Nantinya, ada kebijakan wali kota soal zonasi yang masih berproses, khususnya untuk MBR. “Kalau nanti kebijakan ini rampung bisa ideal. Semoga bisa diterapkan,” ucapnya.
Ambo menambahkan, Balikpapan memiliki perda dan perwali soal zonasi tata ruang. Maka kawasan perumahan harus berpegang teguh taat pada tata ruang yang telah disepakati. Sesuai zona perumahan dalam Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/M/2011 terbagi lima zona perumahan.
Seperti R1 untuk perumahan dengan kepadatan sangat tinggi, R2 perumahan dengan kepadatan tinggi, R3 perumahan dengan kepadatan sedang, R4 perumahan dengan kepadatan rendah, dan R5 perumahan dengan kepadatan sangat rendah. “Misalnya, untuk R2 memiliki luas minimal 70 meter persegi,” sebutnya.
Kemudian, R3 minimal 120 meter persegi, R4 160 meter persegi, hingga R5 dengan luasan lebih dari 300 meter persegi. Sedangkan R1 hunian vertikal seperti apartemen. Ambo mengingatkan pengembang mematuhi aturan zona dan tata ruang tersebut. Apalagi, perizinan ini bagian dari penataan kawasan perumahan dan lingkungan.
Menurutnya, ini cara untuk berkontribusi positif dan ikut membangun kota melalui penyediaan prasarana sarana dan utilitas (PSU) di perumahan masing-masing.
Dia pun berharap, asosiasi perumahan berperan aktif mengingatkan kewajiban pengembang. Baik Apersi, REI, APSI, dan sebagainya. (ms/k15)
DINA ANGELINA
dinaangelina6@gmail.com
Editor : izak-Indra Zakaria