TANJUNG REDEB - BPJS Ketenagakerjaan Berau melaksanakan sosialisasi terkait Surat Edaran (SE) Camat Tanjung Redeb, tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Kelurahan Karang Ambun, Rabu (25/10).
Lurah Karang Ambun, Arif Mulyono, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan Berau yang telah melaksanakan Sosialisasi SE Camat Tanjung Redeb terkait pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya.
“Saya berterima kasih sosialisasi ini dilaksanakan. Sehingga, kita harap masyarakat tercerahkan dan bisa ikut serta dalam program yang baik ini,” terangnya.
Dirinya juga mengapresiasi inisiasi BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Berau, dengan menerbitkan surat edaran bupati untuk mendorong perusahaan menyalurkan CSR perusahaan dengan mengikutsertakan keanggotaan bagi pekerja rentan di Kabupaten Berau. “Melalui SE yang sudah diterbitkan kita juga terbantu. Beberapa pekerja rentan di wilayah saya bisa diikutsertakan,” ujarnya.
Arif berharap sosialisasi ini bisa memberikan pemahaman bagi pelaku-pelaku usaha di wilayahnya yang memiliki pekerja rentan, bisa diikutsertakan dalam kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sehingga, masyarakat pekerja terlindungi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut. Hasilnya, bisa membantu mengurangi atau mencegah timbulnya keluarga miskin baru.
“Harapan kita masyarakat sadar bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan itu penting. Jadi nanti bisa ikut mendaftarkan dirinya,” pungkasnya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Sonny Alonsye mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari SE Camat Tanjung Redeb dengan Nomor 430/310/GR yang ditujukan kepada seluruh lurah di Kecamatan Tanjung Redeb, untuk memaksimalkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya masing-masing.
Sosialisasi ini untuk menjelaskan, bahwa pekerja informal terdapat dua kategori yaitu mampu dan kurang mampu. Untuk pekerja yang kurang mampu, BPJS Ketenagakerjaan menginisiasi perlindungan pekerja rentan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau serta melalui program CSR perusahaan.
“Bagi pekerja rentan yang masuk dalam kategori kurang mampu, kami juga inisiasi perlindungannya melalui pembiayaan APBD Pemkab Berau dan Program CSR perusahaan,” ujarnya.
Untuk pekerja informal yang masuk dalam kategori mampu, atau mandiri, dan pelaku usaha maka wajib membayar iuran secara mandiri, dimana teknisnya bisa mendaftar melalui petugas kelurahan yang ditunjuk kelurahan. Hal ini untuk memudahkan masyarakat dalam pendaftaran dan pembayaran iurannya dengan mensyaratkan saat mengurus berkas atau dokumen termasuk surat keterangan usaha yang dikeluarkan ketua RT maupun lurah.
“Untuk yang mandiri dan pelaku usaha maka teknisnya bisa mendaftar melalui petugas di kelurahan, dan menjadi syarat dalam pengurusan dokumen warga maupun surat keterangan usaha,” tuturnya.
“Untuk iurannya bagi pekerja mandiri mulai Rp 16.800 minimal dengan kepesertaan dua program yaitu JKK dan JKM, kalau dengan JHT menjadi Rp 36.800," jelasnya.
Sosialisasi ini dikatakannya adalah upaya untuk mengoptimalkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan masyarakat, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 dan Inpres Nomor 4 Tahun 2022. Sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, dan mengurangi ancaman keluarga miskin dari dampak sosial ketenagakerjaan.
“Sehingga bisa mewujudkan masyarakat sejahtera dan mengurangi potensi keluarga miskin dari dampak sosial ketenagakerjaan atau tertimpa musibah seperti kecelakaan kerja dan meninggal dunia,” terangnya.
Dirinya mengimbau para pelaku usaha yang memiliki pekerja seperti toko, rumah makan, apotek, dan lain sebagainya, untuk segera mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan. Juga masyarakat kategori bukan penerima upah yang masuk dalam kelas mampu, diharapkan mendaftar untuk jaminan sosial ketenagakerjaannya termasuk kegiatan event di kampung maupun kelurahan, official dan pesertanya dapat didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai antisipasi risiko kecelakaan kerja dan musibah meninggal dunia.
“Harapannya SE Camat dimonitoring dan dilevaluasi pelaksanaannya oleh lurah di wilayah masing-masing serta diperlukan dukungan ketua RT dan pekerja sosial seperti kader PKK dan posyandu untuk turut mengedukasi warga khususnya masyarakat pekerja mandiri dan pelaku usaha,” pintanya. (*/sen/adv/sam)
Editor : uki-Berau Post