SAMARINDA - Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional stabil, didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai dan profil risiko yang terjaga. Sehingga, meningkatkan optimisme bahwa jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
Kepala OJK Kaltim Made Yoga Sudharma mengatakan, kinerja sektor jasa keuangan nasional sejalan dengan kinerja perbankan di Kaltim. Sampai Agustus 2023, kinerja perbankan di Bumi Etam menunjukkan pertumbuhan positif tecermin dari peningkatan aset dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).
Aset perbankan di Kaltim terus meningkat tercatat sebesar Rp 166,83 triliun atau meningkat sebesar 19,83 persen (yoy) dari posisi Agustus 2022. “Kegiatan usaha di Kaltim terus tumbuh, hal ini sejalan dengan pertumbuhan DPK dan kredit di Kaltim,” ungkapnya, Selasa (31/10).
Dia menjelaskan, total DPK perbankan terus meningkat menjadi sebesar Rp 153,99 triliun atau meningkat 17,78 persen (yoy). Komposisi DPK di Kaltim didominasi oleh tabungan dan giro dengan porsi sebesar Rp 110,50 triliun atau sebesar 72 persen dari total DPK. Hal ini sejalan dengan kegiatan usaha terus bertumbuh, seiring dengan pertumbuhan kredit.
Penyaluran kredit di Kaltim tercatat sebesar Rp 84,49 triliun atau tumbuh 13,66 persen (yoy). Sementara itu dari tingkat risiko yang ditunjukkan dengan rasio non performing loan (NPL) gross 2,37 persen dan NPL net 0,96 persen. Kegiatan sektor usaha secara serempak bertumbuh dibandingkan periode Agustus 2022.
Sektor usaha pemilikan peralatan rumah tangga (pinjaman multiguna) memiliki kontribusi sebesar 20,44 persen dengan pertumbuhan 7,83 persen (yoy). Adanya kebutuhan akan barang konsumsi mengakibatkan tingginya penyaluran kredit untuk membiayai sektor tersebut.
“Kami berharap pertumbuhan perbankan ini dapat sustain atau berkelanjutan sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Kaltim. Oleh karena itu, kepada perbankan diharapkan dapat tetap menjaga pertumbuhan ini dengan mengedepankan praktik-praktik perbankan yang sehat,” pungkasnya.
PT Bank Mandiri (Persero) membukukan portofolio pembiayaan hijau sebesar Rp 7 triliun selama periode Juli-September 2023. Sehingga, secara total nilai pembiayaan hijau yang telah disalurkan mencapai Rp 122 triliun. "Penyaluran kredit ini untuk mendukung program prioritas pemerintah mewujudkan net zero emission di 2060," kata Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar.
Secara total, portofolio pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance) Mandiri hingga kuartal III 2023 mencapai sebesar Rp 253 triliun atau sebesar 24,9 persen dari total pinjaman secara bank only. Pembiayaan tersebut terdiri dari portofolio pembiayaan hijau Rp 122 triliun dan portofolio pembiayaan sosial Rp 131 triliun ke segmen usaha mikro kecil menengah (UMKM) di berbagai wilayah Indonesia.
Ia mengatakan, dengan mengintegrasikan pembiayaan berkelanjutan dalam kegiatan penyaluran kredit diharapkan semakin memperluas dampak positif bagi masyarakat, baik untuk UMKM, pertanian, energi terbarukan, transportasi bersih dan lainnya.
Alexandra Askandar mengatakan, Bank Mandiri sebagai bank yang progresif, memiliki komitmen untuk mencapai net zero operation pada tahun 2030 dan net zero emission pada tahun 2060 dalam hal keuangan. Pembiayaan berkelanjutan, tidak hanya kepada proyek berkelanjutan, tetapi juga bagaimana mengintegrasikan environmental, social, and governance (ESG) di dalam keseharian aktivitas bisnis.
Dia menjelaskan, dari aspek operasional, telah diterapkan green operational dengan mengoperasikan 126 unit mobil EV, instalasi stasiun pengisian daya, pemasangan 556 solar panel, hingga memiliki gedung dengan sertifikasi green building.
Menyinggung upaya pengurangan kredit untuk sektor yang menyumbang emisi seperti batu bara, ia mengatakan, hal itu merupakan target akhir. Namun, Bank Mandiri memiliki komitmen untuk mendorong dan mendukung agenda prioritas pemerintah, termasuk menjamin ketersediaan energi nasional yang dilakukan melalui pembiayaan proyek energi dan rantai pasok termasuk pembangkit listrik.
"Proyek yang dibiayai dalam praktiknya sesuai dengan timeline, road map dari pemerintah dalam hal transisi energi menuju net zero emission," katanya. (ndu/k15)
Catur Maiyulinda
@caturmaiyulinda
Editor : izak-Indra Zakaria