JAKARTA– Kamis (18/1), Presiden Joko Widodo melantik sembilan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/P Tahun 2024. Dalam 100 hari pertama yang menjadi perhatian salah satunya soal energi.
Setelah pelantikan, Ketua KPPU M Fanshurullah Asa mengatakan, pihaknya akan menjaga kepentingan nasional dan persaingan usaha. “Kita mohon kepada teman-teman pelaku usaha, silakan berusaha, berkompetisi dengan baik tapi jagalah persaingan itu dengan sehat dan jangan terjadi monopoli,” katanya.
Dia menyebut, KPPU telah bekerja sama dengan Center of Economic Development Strategies Universitas Padjadjaran (Unpad) telah menghitung indeks persaingan usaha selama lima tahun terakhir. Dari riset itu, sektor energi atau sumber daya mineral merupakan salah satu yang persaingan usahanya lemah. Khususnya tambang, gas, dan listrik. “Itu akan menjadi salah satu target 100 hari pertama untuk kami awasi dengan baik supaya tidak terjadi monopoli,” ucapnya.
Asa menyatakan telah mendapat surat dari Kemenko Maritim dan Investasi yang meminta pada 30 Januari, KPPU harus punya sikap soal monopoli avtur. Selama ini avtur hanya dikelola oleh Pertamina. Sehingga ada potensi monopoli. “Kami sudah panggil para pihak, termasuk Pertamina, badan usaha, dan badan usaha niaga,” bebernya.
Selain itu, KPPU menyoroti soal jaringan gas (jargas) rumah tangga. Pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) targetnya 4 juta sambungan rumah tangga. Namun hingga sekarang baru 800 ribu rumah tangga saja. Gas itu dimonopoli oleh Pertamina Gas Negara (PGN). “Kami akan mengkaji kenapa tidak tercapai. Padahal sudah lima tahun. Sudah ada skema seharusnya dengan KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha) dan kenapa KPBU-nya tidak berjalan?” ucapnya.
Asa mengungkapkan jika masalah gas itu diselesaikan, maka akan menguntungkan negara. Sebab jika jargas itu bisa tercapai, maka impor gas untuk elpiji 3 kilogram akan berkurang. “Kalau ada jaringan gas ini menjadi substitusi elpiji,” tuturnya.
Selain itu, yang akan menjadi fokus adalah pasar digital. Asa mencontohkan KPPU telah melakukan pengawasan terkait pinjaman online yang bunganya tidak masuk akal. Untuk itu, KPPU akan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. (lyn/JPG/rom/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria