Prokal.co, TANA PASER - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Paser merumuskan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Usulan yang diinginkan DPMPTSP adalah maksimal tiap kecamatan dan desa dibatasi jumlah toko swalayan modern.
Kepala DPMPTSP Paser Toto Ifrianto mengusulkan hanya ada dua toko modern untuk satu desa, jika lebih itu bisa mengkhawatirkan keberadaan pengusaha lokal yang sejenis.
Meskipun dalam draft dari pemerintah pusat tidak ada lagi batasan jumlah. Serta jarak minimal 500 meter. "Ini agar tidak terlalu dekat tiap wilayah," kata Toto, Selasa (4/6).
Sementara untuk aturan operasional, Toto menyebut tidak ada aturannya nanti di dalam raperda. Namun bisa diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup).
Pemerintah daerah kata dia nanti harus bisa menjadi pengawas keberadaan toko modern ini. Jangan sampai menjadi monopoli. "Nanti stok barangnya harus diawasi juga oleh dinas terkait, komoditas yang dijual harus sesuai izin usaha," kata Toto.
Dia menyebut Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Paser juga memiliki andil besar dalam perubahan raperda ini.
Diketahui Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Paser tengah menggodok raperda ini dan ditargetkan rampung pada Agustus 2024 nanti.
Ketua Pansus II Yairus Pawe mengatakan, DPRD menginginkan ada iklim usaha yang sehat baik untuk pelaku usaha dari luar daerah dan juga di dalam daerah.
"Yang jelas semua pelaku usaha harus mendapatkan hak yang sama dan adil," kata politikus PDI Perjuangan itu. (jib/kri)
Editor : Indra ZakariaSumber : Kaltim Post