JAKARTA – Transformasi badan usaha milik negara (BUMN) dilakukan Kementerian BUMN. Instansi itu berupaya memperbaiki perusahaan-perusahaan negara yang memiliki kinerja buruk atau tidak sehat. Sedikitnya ada 14 perusahaan pelat merah yang dalam kondisi kurang fit dan membutuhkan penanganan khusus.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan, saat ini nasib 14 badan usaha itu tengah dikaji PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Jika mereka tidak dapat diselamatkan, Kementerian BUMN akan melakukan penutupan. Hal itu seiring dengan rencana perampingan perusahaan milik negara hingga jumlahnya kurang dari 40 perusahaan dengan 12 klaster di masa mendatang.
”Kalau misalnya tidak bisa diperbaiki, tidak bisa ditransformasi, kami akan nambah penutupan lagi,’’ tegas Kartika di Jakarta.
Lebih detail membahas mengenai isu tersebut dalam rapat dengan Komisi VI DPR pada Senin (24/6), Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Yadi Jaya Ruchandi menyatakan bahwa 6 di antara total 14 BUMN yang sakit terancam dibubarkan. Mereka adalah PT Indah Karya (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), dan PT Semen Kupang.
’’Yang potensi minimum operasi itu sebenarnya more than likely akan kami stop, apakah nanti lewat likuidasi atau pembubaran BUMN, sepertinya ke sana ujungnya,’’ ujar Yadi.
Selain itu, ada empat BUMN yang berpeluang terselamatkan atau dilakukan penyehatan dan restrukturisasi. Yakni, PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) atau Persero Batam, PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), dan PT Boma Bisma Indra (Persero) untuk dialihkan (inbreng) kepada PT Danareksa (Persero).
’’Memang, kalau mau secara gamblang, yang berpeluang terselamatkan itu cuma empat,’’ tambahnya. Sisanya, empat BUMN lainnya, diperlukan penanganan lebih lanjut, yakni PT Industri Telekomunikasi Indonesia, PT Primissima (Persero), Perum Percetakan Negara RI, dan PT Djakarta Lloyd (Persero).
Di sisi lain, pengamat BUMN Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai, likuidasi atau pembubaran badan usaha milik negara di masa depan kemungkinan akan dilakukan sesuai kebutuhan yang ada. Apalagi, pemerintah menargetkan hanya ada 40–45 perusahaan hingga 2024. Saat ini sebagian telah berubah status menjadi anak BUMN karena restrukturisasi seperti pembentukan holding BUMN, proses merger, dan lainnya.
”Sehingga sebetulnya jumlah BUMN sudah berkurang. Jadi, apakah masih akan ada BUMN yang dilikuidasi? Menurut saya, bergantung kebutuhan di masa depan. Mungkin Indonesia akan punya lebih sedikit BUMN di masa depan, tetapi lebih kompetitif dan berdaya saing,” bebernya.
Menurut Toto, BUMN yang ideal adalah perusahaan dengan produk atau jasa yang kompetitif dan dibutuhkan publik sekaligus sehat secara finansial. Sebaliknya, badan usaha dengan produk dan jasa yang tidak kompetitif dan tingkat kesehatan finansial yang buruk tentu akan membebani negara.
Toto menambahkan, BUMN yang memiliki kinerja keuangan buruk akan diserahkan kepada holding Danareksa atau PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) untuk ditangani dan dilakukan restrukturisasi. ’’Apa yang dikerjakan PPA saat ini adalah memperbaiki kinerja BUMN sakit tersebut. Apabila sudah berubah menuju kinerja yang lebih baik, opsinya tinggal apakah BUMN tersebut akan didivestasi atau dipertahankan,” tuturnya. (agf/c12/dio)
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Jawapos