Hingga kini, kata dia yang dihubungi kembali oleh media ini, Jumat (28/6) pihaknya secara berkala telah melakukan sosialisasi dan menyasar kantin-kantin sekolah seperti yang dilakukan di sebuah sekolah di Girimukti, Kecamatan Penajam, PPU, Selasa (25/6).
Dia menjelaskan, program sertifikasi halal gratis ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama sejak Juni 2022.
Namun, berdasarkan data, masih banyak UMKM di PPU yang belum memiliki sertifikat halal. Diperkirakan, terdapat sekitar 6.000-7.000 UMKM di PPU, dan hanya 614 UMKM yang telah bersertifikat halal hingga Juni 2024 ini. Mengutip kembali pewartaan media ini, dia mengungkapkan, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal.
Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman.
Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. “Kalau belum bersertifikat halal dan beredar di masyarakat, akan ada sanksinya,” kata Abu Bakar Soleh. “Kewajiban sertifikasi halal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” tambahnya. Kemarin dia mengatakan, untuk kepentingan sosialisasi Kadin dan swasta juga bisa melakukan.
Di PPU terdapat 48 petugas pendamping PPH. Jumlah itu, hanya 8 petugas yang aktif. Masing-masing Abubakar Soleh petugas teraktif menerbitkan 549 sertifikat, Dimas Adha Septian menerbitkan 11 sertifikat, Salbiah menerbitkan 32 sertifikat, Sri Wahyuni Ratna Juwita menerbitkan 2 sertifikat, Vira Triyatna menerbitkan 2 sertifikat, Agustiyah menerbitkan 6 sertifikat, Valentina Wahyu Febry Susanti menerbitkan 3 sertifikat, dan Arifudin menerbitkan 9 sertifikat. (*)