JAKARTA – Menyikapi isu importasi yang ramai diperbincangkan, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mendorong pemerintah mengutamakan produsen dalam negeri. KPPU berharap pemerintah berfokus membatasi impor melalui bea masuk untuk barang jadi, tetapi tidak memperketat aturan bagi bahan baku.
Komisaris KPPU Sektor Ketahanan Pangan Eugenia Mardanugraha menuturkan, pihaknya berpihak kepada produsen dalam negeri agar tidak terjadi dampak, terutama bagi usaha-usaha kecil. Eugenia menyatakan, lembaganya mendorong kementerian dan lembaga terkait menggunakan instrumen yang membatasi impor barang jadi.
“Mereka yang terdampak impor umumnya merupakan usaha-usaha kecil di dalam negeri. Dampak itu dirasakan perusahaan konfeksi yang memberlakukan PHK terhadap karyawan. Sementara, usaha-usaha besar dapat mengoptimalkan impor atau berpindah ke usaha lain,” ujarnya, Kamis (4/7).
Eugenia menyoroti kebijakan permendag yang mengatur impor. Beleid itu berpotensi membuka impor menjadi bebas memasuki Indonesia. Barang-barang itu terutama produk-produk tekstil yang mengakibatkan industri dalam negeri kalah saing. Dia berharap pemerintah lebih dulu melakukan kajian dan melibatkan KPPU untuk merumuskan kebijakan.
Regulasi ini, misalnya, dibuat untuk menekan produk impor asal Tiongkok itu tidak memukul produk domestik. “Pemerintah harus melakukan kajian yang mendalam dan spesifik dengan melibatkan KPPU dalam pengenaan tarif impornya,” bebernya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akan mengenakan bea masuk dengan nilai hingga 200 persen pada barang-barang asal Tiongkok dalam menyikapi persoalan perang dagang antara Negeri Panda dan Amerika Serikat (AS). Akibatnya, terjadi kelebihan kapasitas dan suplai di Tiongkok.
Jika sudah selesai, dikenakan apa yang kita sebut sebagai bea masuk. Kita pakai tarif sebagai jalan keluar untuk perlindungan atas barang-barang yang deras masuk ke sini, kataZulkifli.
Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Juan Permata Adoe, keterlibatan KPPU dalam penerbitan kebijakan tersebut penting. Sebab, peningkatan bea masuk berpotensi monopoli oleh kartel komoditas tertentu. Di samping itu, Juan meminta ada peninjauan mendalam terhadap pos tarif yang dicantumkan dalam beleid tersebut.
Menurut dia, produk yang belum dapat diproduksi di dalam negeri atau produk dengan spesifikasi khusus harus dikeluarkan dari aturan tersebut. Dengan demikian, penerapan bea masuk tepat sasaran dan dampak negatif terhadap kebijakan produktivitas industri dapat dihindari yang akhirnya mendukung kinerja ekspor, tuturnya. (agf/c14/dio/jpg/dwi)
Editor : Indra Zakaria