"Salah satu sektor usaha yang signifikan memberikan kontribusi dalam peningkatan penerbitan perizinan di PPU adalah sektor properti, terutama izin site plan perumahan," ujar Nurlaila, ditemui belum lama ini.
Menurut Nurlaila, selama satu tahun terakhir, DPMPTSP PPU mencatat sekitar 50 pengajuan izin site plan perumahan.Jumlah tersebut akumulasi pengajuan selama satu tahun.
Ia menilai bahwa terus meningkatnya pengajuan perizinan ini menunjukkan tingginya kebutuhan akan perumahan di PPU, khususnya di Kecamatan Penajam, Waru, dan Babulu. Lebih jauh, Nurlaila mengatakan bahwa peningkatan paling besar ada di Kecamatan Penajam.
Saat ini menunjukkan tren permintaan izin site plan perumahan yang paling tinggi, dengan beberapa desa yang tersebar di wilayah tersebut.Sementara itu, pengembangan perumahan di Kecamatan Waru dan Babulu juga diminati oleh pihak developer, meskipun tidak sebesar di Kecamatan Penajam.
Untuk mempermudah proses perizinan, termasuk izin site plan perumahan, PPU menggunakan sistem elektronik Online Single Submission (OSS).
Nurlaila menjelaskan bahwa OSS adalah kebijakan nasional yang dilengkapi dengan regulasi seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018.
"Sistem ini mencakup berbagai perizinan, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), properti, dan tambang," pungkasnya. (*)