“Jadi jalur yang kita gunakan mengekspor ikan ke Tawau, statusnya masih OBP, (outstanding boundary problem). Ekspor ikan dari Kota Tarakan saja misalnya, pasti akan transit di dermaga PSDKP Sebatik, kemudian di perairan Sebatik, ikan akan dilansir ke kapal jongkong, yang selanjutnya membawa ikan tersebut ke Tawau,” uajr Suparmoko ketika dihubungi, Senin (7/10).
Padahal jika merujuk aturan ekspor, tentu kapalnya harus kapal besi dan semua perizinan lengkap, mulai dari sertifikat yang dikeluarkan Balai Karantina Ikan, pemberitahuan eskpor barang (PEB) yang diterbitkan Bea Cukai, sampai pada surat keterangan asal (SKA) yang diterbitkan Dinas Perdagangan.
Meski begitu, jikapun kapal pengangkut ikan dari PSDKP adalah kapal jongkong, namun kelengkapan dokumen ekspor menjadi sebuah keharusan. Namun yang lebih menjadi dilematis adalah, lebih kepada mekanisme impor.
Sebab, perihal impor ikan dari Tawau, itu masih sangat sensitif. Diketahui yang berlaku saat ini, masih lebih dominan menganut sistem tradisional, dengan menimbang kebijakan lokal daerah perbatasan negara.
“Jadi harus diakui, kita mengekspor ikan ikan dengan hitungan ekonomi lebih mahal. Begitu kita pulang, kita bawa ikan ikan demersal kecil yang memang jauh lebih murah secara ekonomi,” ungkap Suparmoko.Biasanya, komoditas yang diekspor ke Tawau adalah ikan jenis demersal, bandeng, kepiting dan ikan ikan dengan harga lumayan mahal. Sebaliknya, ikan yang masuk ke Nunukan, adalah ikan ikan jenis kecil, demersal, ikan layang dan sejenisnya.
Alasannya, nelayan di Kaltara, masih dominan yang nelayan tradisional, yang hanya mampu mengambil ikan pada kedalaman 8 mil. Sementara nelayan Tawau, mampu mengambil ikan ikan di kedalaman 12 mil di bawah laut dengan alat tangkap mereka.
“Jadi memang sampai saat ini, kami masih memperjuangkan bagaimana lalu lintas pelayaran ikan dari Sebatik ke Tawau, cepat selesai. Ini kan masalah antar Negara, sama persis dengan PLBN Sebatik masalahnya,” jelas Suparmoko. (raw/lim)