Kenaikan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 66 persen pada 2025, memantik beragam spekulasi di tengah masyarakat.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Hj Ismiati justru menegaskan, agar masyarakat tidak perlu khawatir, karena apa yang tertuang dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah justru membuat tarif pajak kendaraan bermotor di Kaltim mengalami penurunan.
"Seluruh masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir, aman saja, nanti 2025 tetap bayar pajak seperti biasa, tetap beli kendaraan baru seperti biasa, karena BBNKB kita juga turun. Kalau sekarang 15 persen, nanti (2025, red) 0,8 persen, kemudian ditambah opsen-nya 66 persen akan menjadi 13 persen, masih lebih rendah dari pada sekarang," jelasnya dalam konferensi pers di ruang Wiek Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kaltim, Jumat (20/12).
Dia melanjutkan, jadi tidak perlu ada keragu-raguan atau ikut terbawa informasi yang membebani masyarakat, karena sudah dianalisa sedemikian rupa, "Karena Pj gubernur juga meminta tarif Kaltim dibuat rendah biar masyarakat enjoy dan tidak merasa terbebani dengan pajaknya, jadi bisa memenuhi kewajiban pajaknya, " ulasnya.
Menurutnya, yang dimaksud opsen sebesar 66 persen dalam Pasal 83 tersebut adalah pemasukan pajak yang menjadi hak pemerintah kabupaten/kota. Jumlah tersebut dipungut langsung pemkab/ pemkot sedangkan dalam ketentuan lama, pajak dipungut lebih dulu oleh pemerintah provinsi dan bagian pemkab/pemkot diberikan kemudian. Cara pungut ini membuat bagian pajak tidak bisa langsung diterima pemkab/pemkot.
Ismiati menegaskan, memang benar opsen naik 66 persen, namun ada yang salah memahami cara menghitungnya. Hal ini yang perlu diluruskan, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam informasi yang tidak benar.
Pasalnya dengan formulasi perhitungan yang disepakati eksekutif dan legislatif, tarif pajak tidak boleh membebani masyarakat, sehingga tarif PKB dan BBNKB di Kaltim menjadi terendah se-Indonesia, yakni 0,8 persen sebelumnya 1,75. Makanya, sesuai perda, adanya kenaikan opsen tersebut, justru membuat tarif PKB dan BBNKB pada 2025 turun (lihat simulasi perhitungan, red).
Lebih lanjut dijelaskan, opsen pajak adalah bagian kecil dari pajak kendaraan bermotor yang dikelola pemerintah kabupaten atau kota. Sementara itu, pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan dikelola pemerintah provinsi.
"Kenaikan 66 persen itu hanya berlaku untuk bagian opsen, bukan keseluruhan pajak kendaraan bermotor. Jadi, kenaikannya tidak sebesar yang dibayangkan masyarakat," tutupnya. (ama)
Editor : Indra ZakariaSumber : sapos.co.id