Meski sudah menjadi tulang punggung ekonomidaerah, Industri Mikro dan Kecil (IMK) nyatanya masih menghadapi sejumlah tantangan serius.
Berdasarkan hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, sampai saat ini mereka masih kesulitan mengakses permodalan. Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana mengatakan, dari hasil survei, IMK yang mengalami kesulitan permodalan sebanyak 31,92 persen. Ini mesti dicarikan solusi karena modal merupakan fondasi penting dalam membangun dan mengembangkan usaha.
Kutai Timur, Bontang dan Samarinda menjadi daerah dengan persentase terbesar yang mengalami kesulitan permodalan. Selain permodalan, kendala lain yang cukup signifikan adalah pemasaran. Diperlukan strategi pemasaran agar banyak permintaan dan lancar produksi. Ada 22,58 persen usaha yang kesulitan dalam hal tersebut. Lalu ketersediaan bahan baku. Banyak pelaku usaha IMK kesulitan mendapatkan bahan baku dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kenaikan harga bahan baku di tingkat global, serta terbatasnya sumber daya lokal. Ketergantungan pada bahan baku impor membuat pelaku usaha IMK rentan terhadap fluktuasi harga di pasar internasional.
Salah satu upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh IMK adalah melalui kemitraan dengan usaha yang lebih besar. Namun, sayangnya pemanfaatan kemitraan oleh pelaku usaha IMK di Kaltim masih relatif rendah.
“Namun demikian, langkah ini belum sepenuhnya diadopsi. Karena hanya 4,17 persen usaha yang menjalin kemitraan dari total 35.641 usaha. Sayangnya, angka tersebut lebih rendah dari nasional yakni 5,09 persen,” lanjut dia.
Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara menjadi wilayah di mana usaha IMK sepenuhnya tidak menjalin kemitraan. Padahal, kemitraan dapat memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha IMK, seperti akses ke pasar yang lebih luas, dukungan teknis dan sumber daya finansial.
Yusniar menyampaikan, ada lima jenis kemitraan dalam IMK. Yakni pemasaran, bahan baku, permodalan, barang modal dan kemitraan lainnya. Dilihat pada 2023, jenis kemitraan yang paling dilakukan adalah pemasaran dengan porsi 40,37 persen.
“Pola kemitraan paling dominan dijalankan adalah perdagangan umum. Di mana usaha lebih besar membantu usaha lebih kecil dalam bentuk kerjasama pemasaran produk,” bebernya.
Variabel lain yang juga dikumpulkan dari survei IMK adalah status pelayanan yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha dari koperasi terkait. Hasilnya, hanya 3,82 persen atau 1.362 usaha dari total 35.641 usaha yang memanfaatkan koperasi.
“Meski hanya sebagian kecil, diketahui beberapa usaha tersebut memanfaatkan lebih dari satu pelayanan koperasi. Kategori layanan terbanyak yang diterima seperti fasilitas permodalan dan penyediaan bahan baku, masing-masing mencapai 62,64 persen dan 16,97 presen. Sebagian besar layanan permodalan dan bahan baku tersebut dimanfaatkan oleh usaha di Kutai Barat,” jelas Yusniar.
Industri makanan, merupakan yang memanfaatkan layanan koperasi permodalan dan bahan baku tertinggi. Diikuti industri tekstil yang memanfaatkan layanan koperasi berupa pemasaran. (ndu/jnr)
Editor : Indra ZakariaSumber : Kaltim Post