Para pengusaha dan kalangan buruh meminta pemerintah melakukan langkah konkret untuk merespons tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Sebab, jika pemerintah lamban, banyak sektor usaha yang bakal terkena imbas. Ujung-ujungnya, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa meningkat lagi.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, jika tidak diantisipasi dengan baik, perang tarif itu bisa berujung gelombang PHK lanjutan di Indonesia.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, tepatnya pada saat bulan puasa, sejumlah perusahaan melakukan PHK. Catatan Litbang KSPI, sebanyak 60 ribu buruh telah mengalami PHK di lebih dari 50 perusahaan sepanjang Januari hingga Maret 2025. ”Kini gelombang kedua PHK mulai terlihat,” katanya.
Said menuturkan, di tingkat perusahaan, beberapa serikat pekerja sudah diajak berunding oleh pihak manajemen mengenai rencana PHK. Namun, belum ada kejelasan soal jumlah buruh yang akan terkena dampak, waktu pelaksanaannya, maupun pemenuhan hak-hak mereka. Perundingan masih dalam tahap awal.
Said juga menuturkan, sebelum Lebaran mereka menemukan fakta di lapangan bahwa sejumlah perusahaan berada dalam kondisi goyah. Perusahaan itu sedang mencari format untuk menghindari PHK. ”Namun, dengan diberlakukannya kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan tersebut diprediksi akan terjerembap lebih dalam,” jelasnya.
Ironisnya, kata Said, hingga saat ini belum ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif AS itu. Dia mengamati sampai sekarang tidak ada kepastian atau strategi nasional yang disiapkan untuk mencegah pengurangan produksi, penutupan perusahaan, atau PHK massal.
KSPI mencatat bahwa industri-industri yang paling rentan dihantam gelombang kedua PHK meliputi industri tekstil, garmen, sepatu, elektronik, serta makanan dan minuman yang berorientasi ekspor ke Amerika. Serta di sektor industri minyak sawit, perkebunan karet, dan pertambangan. ”Dalam kalkulasi sementara Litbang KSPI dan Partai Buruh, diperkirakan akan ada tambahan 50 ribu buruh yang ter-PHK dalam tiga bulan pasca diberlakukannya tarif baru tersebut,” kata Said.
Sementara itu, Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) meminta pemerintah segera mengeluarkan berbagai kebijakan non-tariff measure (NTM) atau non-tariff barrier (NTB). Kebijakan itu, misalnya, revisi Permendag No 8 Tahun 2024, pemberlakuan pelabuhan entry point, dan memperluas kewajiban tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
”Kebijakan-kebijakan itu sebagai bentuk risk management yang sangat urgen untuk dapat mengamankan pasar dalam negeri. Kebijakan-kebijakan itu juga yang selama ini sudah kami minta dan untuk segera dilaksanakan,” ujar Sekretaris Jenderal Gabel Daniel Suhardiman.
Menurut Daniel, Indonesia adalah pasar yang sangat besar dan potensial menjadi sasaran ekspor bagi negara-negara yang produksinya terdampak tarif impor baru AS tersebut. Karena itu, Gabel meminta pemerintah melindungi industri dalam negeri agar pasar domestik tidak dibanjiri barang-barang impor. Pemerintah juga diminta melindungi produsen dalam negeri yang melakukan ekspor ke AS.
”Gabel meminta agar kebijakan TKDN tetap dipertahankan dan tidak dilonggarkan guna merespons kenaikan bea masuk impor AS. Kebijakan TKDN ini terbukti ampuh meningkatkan demand produk manufaktur dalam negeri, terutama dari belanja pemerintah,” ungkapnya.
Dia menekankan, kebijakan TKDN telah memberi jaminan kepastian investasi dan menarik investasi baru ke Indonesia. ”Banyak tenaga kerja Indonesia bekerja pada industri yang produknya dibeli setiap tahun oleh pemerintah karena kebijakan TKDN ini. Pelonggaran kebijakan TKDN akan berakibat hilangnya lapangan kerja dan berkurangnya jaminan investasi di Indonesia,” imbuhnya.(*)
Editor : Indra Zakaria