Harga Sawit Berau Rendah, DPRD Berau Desak Perusahaan Bertindak Adil

Redaksi • Dipublikasikan Senin, 21 April 2025 | 15:30 WIB
Ilustrasi panen sawit.
Ilustrasi panen sawit.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menyoroti persoalan harga jual sawit yang masih belum berimbang antara petani mandiri dan petani plasma. Padahal perlunya perlakuan yang adil dari pihak perusahaan kepada seluruh petani, tanpa membedakan status kemitraan.

Menurutnya, meski tidak bermitra secara langsung dalam sistem plasma, petani mandiri memiliki kualitas hasil panen yang tidak kalah dari petani plasma.

Ia meminta perusahaan untuk menyetarakan harga pembelian sawit dari kedua kelompok petani tersebut. “Memang kami bukan berharap, tapi sedikit menekankan agar harga sawit petani mandiri bisa disamakan dengan plasma,” ujarnya.

Subroto menjelaskan, penentuan harga oleh perusahaan selama ini mengacu pada mutu buah. Namun, petani mandiri saat ini sudah mampu menghasilkan buah dengan kualitas yang tidak kalah bagus, bahkan dengan perlakuan ketat dari perusahaan dalam proses grading buah, mereka tetap mampu bersaing.

“Kalau buah mengkal saja bisa dipulangkan, artinya perusahaan memang ingin rendemen tinggi. Tapi dengan persyaratan seketat itu, mestinya harga sawit petani mandiri juga bisa imbang,” terangnya.

Tak hanya dari sisi harga, Subroto juga mengapresiasi petani yang sudah beralih dari pupuk subsidi ke pupuk nonsubsidi. Hal ini menunjukkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat petani, terutama dalam upaya meningkatkan produksi dan kualitas hasil panen mereka.

“Petani sekarang sudah sadar, pakai pupuk nonsubsidi. Mereka juga meniru cara perawatan dan pemupukan perusahaan, dan hasilnya hampir sama,” katanya.

Namun, Subroto menyayangkan harga sawit di Berau yang kerap tertinggal dibanding daerah tetangga seperti Kutai Timur (Kutim). Bahkan, beberapa waktu lalu sempat terjadi pembelian sawit oleh tengkulak dari Kutim di wilayah pesisir Berau, karena harga di sana lebih tinggi.

“Bayangkan dari Kutim ke Talisayan itu jauh, tapi mereka tetap datang beli ke pesisir Berau karena harga tengkulak Kutim lebih tinggi daripada harga lokal,” jelasnya.

Melihat kondisi ini, Subroto minta perusahaan di Berau bisa melakukan evaluasi terhadap sistem grading dan penentuan harga sawit. Sebab, perusahaan memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan sektor perkebunan kelapa sawit, termasuk memperhatikan kesejahteraan petani lokal.(*)

Editor : Indra Zakaria