Sepi tamu, okupansi anjlok, dan karyawan dirumahkan. Itulah potret muram industri perhotelan di Kalimantan Timur saat ini. Efisiensi anggaran pemerintah dan menurunnya kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) membuat sektor ini kian terpuruk. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, menyebut kondisi ini sebagai sinyal darurat yang harus segera direspons bersama.
“Okupansi hotel di Samarinda saat ini hanya berkisar 20 persen. Ini dampak langsung dari pemangkasan anggaran yang mengurangi aktivitas MICE, yang selama ini jadi andalan hotel,” ujar Ririn.
Ia menuturkan, angka tersebut diperoleh dari laporan harian pelaku usaha hotel ke Dinas Pariwisata. Namun, karena data ini bukan hasil survei BPS, validitasnya tergantung pada keakuratan laporan masing-masing hotel. “Angkanya bisa berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Tapi tren penurunan itu nyata dan konsisten terjadi sejak awal tahun,” tegasnya.
Ririn mengungkapkan, sejumlah hotel di Samarinda dan Balikpapan bahkan telah merumahkan hampir separuh karyawannya. Meski belum terjadi PHK massal, kondisi ini menunjukkan tekanan finansial yang kian berat.
“Kita berharap tidak ada PHK. Tapi faktanya, banyak hotel sudah berdarah-darah sejak kuartal pertama tahun ini,” ujarnya prihatin. Menghadapi krisis ini, Pemprov Kaltim mendorong sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah memanfaatkan program CSR perusahaan besar untuk menggairahkan pariwisata, seperti menggelar event olahraga dan hiburan berskala daerah maupun nasional.
“Kita ingin perusahaan swasta ikut ambil bagian. Misalnya mendatangkan artis atau menyelenggarakan event olahraga. Ini bisa menggerakkan kembali sektor perhotelan,” jelas Ririn.
Wakil Ketua IHGMA (Indonesia Hotel General Manager Association) Kaltim, Armunanto, membenarkan bahwa penurunan okupansi terasa hampir merata di semua hotel. Ia berharap pemerintah dapat memberikan relaksasi pajak dan insentif lainnya agar industri bisa bertahan.
“Pemasukan kami anjlok, tapi biaya operasional seperti listrik, air, dan gaji karyawan tetap harus dibayar. Kami butuh dukungan nyata,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, pengurus PHRI, MASITA, dan IHGMA Kaltim telah menyampaikan aspirasi kepada Komisi VII DPR RI serta melakukan audiensi dengan Gubernur Kaltim. Mereka berharap adanya kebijakan konkret yang bisa menyelamatkan industri perhotelan dari keterpurukan.“Kita juga terus dorong promosi wisata agar menarik wisatawan dari luar. Pariwisata ini mitra strategis yang harus diselamatkan bersama,” pungkas Armunanto. (mrf/beb)
Editor : Indra Zakaria