SAMARINDA - Pemprov Kaltim menggenjot penerimaan daerah melalui optimalisasi potensi Pajak Alat Berat dari sektor pertambangan. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara langsung akan memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk pembangunan yang lebih merata.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan komitmen tersebut dalam agenda Executive Meeting bersama para pelaku usaha pertambangan di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan itu, Gubernur secara tegas meminta seluruh kontraktor dan subkontraktor di sektor tambang untuk patuh membayar Pajak Alat Berat ke Kaltim. “Kalau kontraktor dan subkontraktor tidak bayar Pajak Alat Berat, siap-siap Inspektorat akan masuk ke situ,” ungkapnya.
Rudy mengakui bahwa dalam praktik operasional, tidak semua pekerjaan tambang dijalankan langsung oleh pemegang izin usaha pertambangan. Sebagian besar aktivitas dikerjakan oleh pihak ketiga, yakni kontraktor dan subkontraktor. Oleh karena itu, transparansi dan kepatuhan dalam pelaporan penggunaan alat berat menjadi hal penting yang akan diawasi secara ketat.
Pemprov Kaltim telah memiliki dasar hukum untuk menertibkan pajak ini melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang turut mengatur kewajiban Pajak Alat Berat.
“Pendekatannya persuasif, tapi kita tetap harus tegas. Perusahaan harus menjaga citra, apalagi kalau sudah masuk bursa saham. Bisa anjlok kalau ada temuan pelanggaran,” tegasnya.
Pemprov Kaltim juga berencana membentuk tim pengawasan terpadu yang akan melibatkan Inspektorat, Kejaksaan, dan Kepolisian. Tim ini akan bertugas melakukan verifikasi dan pemeriksaan lapangan terhadap kepatuhan pembayaran pajak oleh perusahaan tambang di wilayah Kaltim.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, dalam laporannya menyampaikan bahwa berdasarkan data Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), terdapat 7.415 unit alat berat tersebar di Kaltim. Namun, hanya sekitar 2.800 unit yang tercatat membayar pajak ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).Artinya, masih ada hampir 5.000 unit yang belum terdata membayar pajak.
Sektor pertambangan selama ini menjadi kontributor besar bagi PAD Kaltim, namun optimalisasi belum sepenuhnya tercapai. Selain Pajak Alat Berat, sektor ini juga berpotensi menyumbang melalui pajak kendaraan bermotor, pemanfaatan air permukaan, opsen pajak mineral bukan logam dan batuan, serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
Pemprov berharap, melalui pendekatan persuasif disertai pengawasan yang kuat, kepatuhan wajib pajak di sektor tambang dapat meningkat tanpa perlu menempuh jalur hukum. “Kita ingin bangun Kaltim dengan PAD yang kuat dan bersih,” pungkasnya. (adv/diskominfo/i)
Editor : Indra Zakaria