YOGYAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah pusat masih memiliki nafas panjang untuk menjaga stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri. Meski harga minyak dunia tengah bergejolak akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, Menkeu memastikan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih sangat kuat untuk menjadi peredam kejut (shock absorber).
Pernyataan ini disampaikan Purbaya usai meninjau aktivitas ekonomi di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Selasa (17/3). Ia menepis kekhawatiran publik mengenai potensi kenaikan harga energi dalam waktu dekat.
Menurut Menkeu, posisi kas negara saat ini masih dalam kondisi yang sangat memadai untuk menyerap beban kenaikan harga minyak mentah dunia yang telah melampaui angka 100 dolar AS per barel. Pihaknya mengaku belum melakukan penghitungan untuk menyesuaikan harga jual eceran BBM ke masyarakat.
“Sampai sekarang belum ada hitungan untuk menaikkan harga BBM karena kita punya uang masih cukup untuk level harga BBM yang sekarang,” ujar Purbaya dengan nada optimis.
Ia menambahkan, kemampuan fiskal ini memungkinkan harga BBM tetap stabil hingga penutupan tahun 2026, selama kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden. "Kalau segini saja mah, kalau presiden mau sih sampai akhir tahun juga bisa. Jadi saya punya uang cukup banyak yang masih bisa dipakai," imbuhnya.
Purbaya menjelaskan bahwa fungsi utama anggaran saat ini adalah mengabsorpsi guncangan eksternal agar tidak langsung menghantam daya beli masyarakat. Hal ini krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang sedang berjalan.
“Fungsi anggaran meng-absorb shock dari luar. Sampai sekarang yang absorb adalah APBN pemerintah,” tegasnya, sekaligus menyentil para pengamat yang dinilainya kurang memahami posisi ketersediaan dana cadangan pemerintah.
Di sisi operasional, PT Pertamina (Persero) mengonfirmasi bahwa ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah mendorong harga minyak internasional berada di kisaran 100 dolar AS per barel. Tekanan pada pasokan dan distribusi energi global menjadi perhatian utama perseroan.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyatakan bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah untuk merespons dinamika ini. "Pertamina terus memonitor dinamika harga minyak dunia. Kami berkoordinasi dengan pemerintah terkait kebijakan energi nasional dalam merespons lonjakan ini," ungkap Baron.
Meskipun beban subsidi dan kompensasi energi dipastikan membengkak seiring kenaikan harga minyak dunia, pernyataan Menkeu di Yogyakarta memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah lebih memilih menjaga stabilitas inflasi dan daya beli masyarakat ketimbang melakukan penyesuaian harga di tengah tahun berjalan. (*)
Editor : Indra Zakaria