Prokal.co, Pemerintah terus menggelontorkan anggaran besar untuk membiayai proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Tahun ini, Kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyiapkan anggaran sebesar Rp37,41 triliun untuk mengebut pekerjaan fisik.
Namun, DPR RI tidak yakin infrastruktur yang sedang dibangun bisa digunakan pada Agustus mendatang.
Besaran anggaran untuk IKN terungkap dalam rapat kerja (Raker) antara Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di komplek parlemenm Senayan kemarin (6/6).
Menurut Basuki, anggaran untuk IKN per 30 Mei sebesar Rp37,41 triliun. “Itu berdasarkan data per 30 Mei 2024,” terang Basuki.
Dia mengatakan, anggaran Rp37,41 triliun itu diperuntukkan untuk Infrastruktur sumber daya air sebesar Rp1,57 triliun, yaitu pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai 1A, kemudian lanjutan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yang progresnya mencapai 100 persen, serta pembangunan embung KIPP dengan progres capaian 96 persen.
Selanjutnya, untuk infrastruktur jalan dan jembatan menelan anggaran Rp17,56 triliun. Dengan rincian, untuk pembangunan Jalan Tol IKN 5A dengan progres 85 persen, Tol IKN 3B progres 83 persen, duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II yang mencapai progres 74 persen.
Kemudian, jalan akses Bandara VVIP dengan progres 18 persen, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat dengan progres 14 persen dan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Timur dengan progres 10 persen, dan Jalan Feeder (Distrik) di Kawasan IKN dengan capaian 73 persen.
Anggaran dari APBN itu juga diperuntukan untuk infrastruktur permukiman sebesar Rp11,42 triliun. Rinciannya, pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) dengan progres 65 persen.
Pembangunan IPA ditargetkan sudah bisa berfungsi pada Juli mendatang. Proyek berikutnya adalah Jaringan Perpipaan Transmisi SPAM Sepaku Paket 2 dengan progres 95 persen, Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara dengan progres 69 persen, serta pembangunan Kantor Kementerian Koordinator yang sudah mencapai progres 64 persen.
”Kami harap semua infrastruktur itu bisa berfungsi pada Juli mendatang,” papar Basuki. Plt Kepala Otorita IKN Nusantara itu mengatakan, pihaknya juga sedangkan membangun infrastruktur perumahan di IKN.
Anggaran yang disiapkan untuk tahun ini sebesar Rp 6,86 triliun. Saat ini, ada 12 tower rumah susun (Rusun) yang sedang dibangun. Hunian itu diperuntukkan untuk ASN, Porli, BIN, dan Paspampres.
Menurut Basuki, total rusun untuk hunian ASN, Polri, BIN, dan Paspampres yang dibangun di IKN sebanyak 47 tower. Namun, yang sudah topping off sebanyak 14 tower. Dia berharap, sebanyak 12 tower sudah bisa beroperasi pada Agustus mendatang. ”Insya Allah pada Agustus nanti, 12 tower bisa beroperasi,” bebernya.
Pejabat yang suka bermain musik itu menjelaskan, progras pembangunan hunian Polri dan BIN sudah mencapai 58 persen, kemudian hunian ASN mencapai 53 persen, dan hunian paspampres mencapai 48 persen. Sementara progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri mencapai 91 persen.
Basuki menegaskan, pihaknya akan mengebut pembangunan hunian untuk pegawai pemerintah di IKN yang terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.
Dalam melaksanakan pembangunan, Kementerian PUPR menerapkan tiga kriteria pelaksanaan pembangunan, dengan prinsip environmental, social, and governance (ESG) atau lingkungan, sosial dan tata kelola (LST). Dalam kesempatan itu, sejumlah anggota Komisi V pun mempertanyakan pelaksanaan proyek prestisius itu kepada Basuki.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Sri Rahayu bertanya terkait gambaran secara keseluruhan pengerjaan proyek IKN Nusantara. Sri menegaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui secara pasti gambaran proyek IKN.
Selama ini, dia hanya membaca dan melihat di media massa. Dia meminta Basuki memberikan gambaran secara detail proyek IKN.
”Kami Komisi V tidak pernah mengetahui gambarannya seperti apa. Sejauh mana sarana dan prasarana di sana. Seperti apa bangunan-bangunannya,” terangnya. Dia juga mempertanyakan target pembangunan.
Selama ini, pemerintah menargetkan infrastruktur di IKN sudah bisa digunakan pada Agustus mendatang. Menurutnya, target itu akan sulit tercapai. Boleh saja pemerintah menyampaikan bahwa mereka yakin pada Agustus nanti, IKN sudah bisa dimanfaatkan. Tapi, pihaknya tetap yakin hal itu bisa terealisasi.
Padahal, kata dia, Undang-Undang IKN menyebutkan bahwa pada Agustus nanti, pemerintah sudah harus mulai pindah ke IKN. Sri juga mengingatkan terkait anggaran proyek IKN yang sangat besar.
Dia mengatakan, pemerintah sudah mengeluarkan anggaran jumbo, tapi progresnya tidak signifikan. “Kalau lihat di media, kayaknya masih begitu-begitu saja. Padahal, Agustus sebentar lagi,” tegasnya.
Dengan melihat perkembangan proyek yang ada, Sri Rahayu merasa pesimis infrastruktur di IKN bisa digunakan pada Agustus mendatang. Dia tidak mengetahui seperti apa pemerintah berusaha mencapai target yang sudah ditetapkan. Yang jelas, Agustus sudah harus mulai pindah ke IKN Nusantara.
Anggota Komisi V DPR RI dari Partai Demokrat Irwan Fecho mendesak pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan pembebasan lahan. Sampai saat ini, pembebasan lahan masih belum rampung.
Namun, dia yakin pemerintah bisa menyelesaikan pembangunan dan pembebasan lahan dengan baik. Selama ini, pemerintah dan masyarakat selalu dibentur-benturkan terkiat persoalan pembebasan lahan.
Padahal, lanjut Irwan, masyarakat setempat mendukung proyek IKN. Masyarakat adat senang dengan adanya proyek tersebut. “Kami akan selalu mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan IKN,” tandasnya. (*)
Editor : Indra Zakaria