PROKAL.CO, MOSKOW – Kepala Dana Investasi Langsung Rusia (RDIF), Kirill Dmitriev, memberikan komentar pedas terkait ambisi wilayah Amerika Serikat yang kini menyasar Greenland. Melalui unggahan di media sosial X pada Selasa, Dmitriev menilai bahwa Amerika Serikat telah membidik pulau otonom milik Kerajaan Denmark tersebut secara serius dan menyiratkan bahwa Kanada bisa menjadi target aneksasi berikutnya.
Dmitriev, yang juga menjabat sebagai utusan khusus presiden Rusia untuk kerja sama ekonomi, turut menyindir sikap Uni Eropa dalam menanggapi isu ini. Ia menyebut Uni Eropa hanya akan berperan sebagai "vasal" yang sekadar memantau situasi dengan standar ganda sementara kedaulatan wilayah di dekatnya mulai diganggu oleh sekutu utamanya sendiri.
Pernyataan ini merupakan respons atas wawancara kontroversial Wakil Kepala Staf Gedung Putih, Stephen Miller, dengan CNN. Miller secara terbuka mempertanyakan legitimasi kontrol Denmark atas Greenland dan menolak untuk mengesampingkan opsi tindakan militer demi mengamankan pulau strategis di Arktik tersebut. Ketegangan semakin memuncak setelah istri Miller, Katie, mengunggah peta Greenland berhias bendera Amerika Serikat dengan keterangan "SEGERA" (SOON), sesaat setelah intervensi militer AS di Venezuela dilakukan.
Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah berulang kali menegaskan bahwa Greenland secara strategis harus menjadi bagian dari wilayah AS demi kepentingan keamanan nasional dan penguatan NATO di Arktik. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Trump juga pernah melontarkan wacana yang menyebut Kanada sebagai "negara bagian ke-51" Amerika Serikat, sebuah retorika yang semakin memicu kekhawatiran diplomatik di kawasan Amerika Utara.
Menanggapi ancaman kedaulatan ini, Duta Besar Denmark untuk AS, Jesper Moller Sorensen, menyatakan bahwa pihaknya menuntut penghormatan penuh terhadap integritas teritorial Kerajaan Denmark. Sementara itu, Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, mengecam unggahan pihak Gedung Putih tersebut sebagai tindakan yang tidak sopan dan mencederai hubungan diplomatik antarnegara. (*)
Editor : Indra Zakaria