BERLIN – Pemerintah Jerman menyatakan penolakan keras terhadap gagasan pengenaan tarif bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, menegaskan dalam konferensi pers di Berlin pada Rabu (15/4) bahwa kebebasan navigasi di jalur maritim strategis tersebut merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar dalam hukum internasional. Wadephul menyatakan bahwa sangat tidak dapat diterima jika jalur laut internasional seperti Selat Hormuz dikendalikan oleh negara tertentu dan dibebani dengan tarif, sehingga pihaknya akan terus mendesak pemulihan penuh kebebasan navigasi di wilayah tersebut.
Wadephul menggarisbawahi bahwa stabilitas di Selat Hormuz bukan hanya menjadi kepentingan regional negara-negara Teluk Persia atau Asia saja, melainkan kepentingan seluruh komunitas internasional. Mengingat jalur tersebut mengalirkan sekitar 20 persen pasokan minyak, produk petroleum, dan LNG dunia, segala bentuk gangguan atau hambatan di wilayah ini dipastikan akan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi global.
Sebagai langkah konkret dalam menanggapi situasi tersebut, Wadephul mengumumkan bahwa Kanselir Jerman Friedrich Merz dijadwalkan terbang ke Prancis pada Jumat mendatang. Kunjungan kenegaraan ini bertujuan untuk menghadiri konferensi khusus mengenai keamanan pelayaran di Selat Hormuz guna merumuskan respons diplomatik yang terpadu terhadap eskalasi yang tengah terjadi.
Ketegangan di kawasan ini kian memuncak setelah Angkatan Laut Amerika Serikat mulai memberlakukan blokade terhadap seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran sejak Senin (13/4). Terkait kebijakan tersebut, Washington menegaskan bahwa kapal non-Iran tetap diperbolehkan melintasi Selat Hormuz selama mereka tidak membayar biaya atau tarif apa pun kepada Teheran. Meskipun hingga saat ini pihak berwenang Iran belum secara resmi menetapkan pungutan wajib, wacana mengenai rencana tersebut telah dibahas secara internal di Teheran dan memicu reaksi keras dari berbagai negara. (*)
Editor : Indra Zakaria