Sementara itu Agus dari pihak pelaksana kegiatan proyek pembangunan pile slab tahap II tersebut menjelaskan bahwa terkait tuntutan warga untuk menghentikan pekerjaan sebelum tuntutan mereka dipenuhi tersebut, pihaknya akan menunggu proses dari pemerintah daerah setempat. Pihaknya akan menghentikan sementara aktivitas sambil menunggu proses berjalan.
"Permasalahan lahan ini bukan ranah kita. Namun pekerjaan ini tetap kita hentikan sementara karena menunggu proses," ujar Agus. Sementara Willy, yang juga merupakan pelaksana proyek mengatakan, berdasarkan informasi yang ia peroleh terkait lahan warga yang terdampak tersebut, akan mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Pusat.
"Nominal untuk ganti rugi lahan yang terdampak ini nanti mereka yang tentukan, dengan bernegosiasi dengan masing-masing pemilik lahan," ungkapnya.
Sementara Kapolsek Kalis, Ipda Catur memaparkan bahwa pihaknya hanya sebatas mengawal dan mengamankan jalannya aksi tersebut. Aksi tersebut dinilai dia wajar untuk menyampaikan aspirasi, serta diterima oleh pihak pelaksana proyek. "Kami sifatnya hanya mengamankan jalannya aksi dan ini saya rasa bagian dari hak masyarakat selagi tidak melanggar hukum," pungkas Kapolsek.
Sebelumnya diberitakan, bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar dan Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) Kalbar, Pemkab Kapuas Hulu menggelar rapat terkait pembahasan pembangunan pile slab tahap II yang ada di Desa Nanga Kalis, Kecamatan Kalis. Pertemuan tersebut digelar di Aula Kantor Bupati Kapuas Hulu, 27 November lalu.
Pembangunan pile slab sendiri merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus didampingi pihak Kejati. Namun dapat dipastikan bahwa lokasi tanah pembangunan pile slab tahap II tersebut merupakan tanah negara.
Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat, menyampaikan bahwa pile slab tahap II yang dibangun oleh Pemerintah Pusat adalah tanah Negara, bukan tanah warga.
"Karena sesuai dengan surat ukur dari BPN Kapuas Hulu menyatakan bahwa 35-38 meter itu adalah jalan negara. Tapi kita tetap berkomunikasilah dengan warga," katanya.
Wabup mengatakan bahwa sebenarnya sejumlah warga yang mengklaim jika pembangunan pile slab tahap II terkena tanah mereka, di mana sebelumnya mereka sudah mengetahuinya, namun tetap ngotot. "Mungkin selama ini masyarakat itu ngotot tanah mereka dari parit, tapi berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan tahun 1999 oleh BPN tersebut adalah tanah negara," ujarnya.
Lanjut Wabup, dalam rapat ini, bukan pihaknya yang menggandeng Kejati Kalbar, namun dari BPJN Kalbar. Dari BPJN Kalbar, menurutnya, meminta pendampingan dari Kejati Kalbar karena pembangunan pile slab ini merupakan PSN. "Jadi dari Kejati Kalbar yang mendampingi kegiatan ini nantinya," jelasnya.
Untuk masyarakat yang masih ngotot untuk meminta ganti rugi terhadap pembangunan pile slab ini, pihaknya akan tetap melihat aturan terlebih dahulu.
"Saya dalam waktu dekat ini akan bertemu dengan Kades Nanga Kalis untuk menyampaikan kondisi terkait pembangunan pile slab ini. Jadi untuk kontraktor yang ingin melaksanakan pekerjaan tersebut tidak masalah karena ini jalan negara. Nanti kita akan bicarakan kembali pada masyarakat," ujarnya.
Wabup mengatakan, untuk pembangunan pile slab tahap II ini panjangnya 1 kilometer, untuk jumlah anggarannya dirinya belum tahu pasti. "Kita berharap dari masyarakat agar dapat mendukung pembangunan pile slab ini karena dengan adanya pile slab ini merupakan obat mujarab dalam mengatasi banjir di wilayah tersebut," jelasnya.
Sementara Ketua DPRD Kapuas Hulu Kuswandi sangat mendukung adanya pembangunan pile slab tahap II tersebut karena untuk mengatasi masalah banjir yang terjadi di wilayah tersebut. "Seperti apa yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu kita tetap dukung pembangunan pile slab," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa pembangunan pile slab tahap II di ruas jalan Nanga Semangut – Putussibau, tepatnya di Kecamatan Kalis, sedang dalam tahap pembersihan lahan. Para pemilik lahan yang terdampak pembangunan tersebut melakukan pertemuan di Kalis, 15 September lalu.
Salah satu poin hasil pertemuan tersebut, para pemilik lahan secara tegas melarang ada aktifitas pekerjaan di lahan milik mereka yang terdampak pembangunan pile slab II, apabila belum ada kejelasan ganti untung lahan, tanam tumbuh dan bangunan yang ada di lokasi tersebut.
Andi, salah satu pemilik lahan yang terdampak pembangunan pile slab II mengatakan, bahwa dirinya bersama para pemilik lahan lain belum mendapat kejelasan terkait dengan ganti untung lahan. Sudah sekitar enam kali pertemuan bersama pihak Pemda Kapuas Hulu, Balai Pembangunan Jalan Nasional Kalimantan Barat, belum disampaikan tentang hal itu.
"Kami mendukung pembangunan pile slab II ini, namun hak-hak kami jangan sampai diabaikan," katanya.
Dari pertemuan para pemilik lahan tadi, kata Andi, telah disepakati beberapa poin tuntutan. Poin tuntutan tersebut akan disampaikan ke pihak terkait untuk diketahui dan diserahkan juga bila ada negosiasi.
Tuntutan tersebut, pertama, sebelum ada kejelasan pembayaran jangan ada aktivitas di lokasi pembangunan. Kedua, ganti untung lahan kosong, tanam tumbuh dan bangunan harus disepakati dan negosiasinya dilakukan terbuka melibatkan para pemilik lahan dalam forum, tidak secara individu.
Ketiga, minta dibangunkan jalan kecil alternatif di bawah jembatan pile slab II menuju tanah di belakang, jalan tersebut harus bisa dilalui truk agar pemilik lahan tetap bisa menggarap lahan yang tersisa.
"Terakhir, kami meminta pembebasan lahan itu selebar 30 meter di sepanjang lokasi pembangunan jembatan, itu dihitung dari drainase di samping jalan," ucapnya.
Andi menegaskan bahwa pihaknya keberatan dengan pernyataan dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kapuas Hulu, yang mana saat mengukur lahan menyatakan bahwa lahan milik warga yang terdampak pembangunan pile slab tahap II tersebut berstatus tanah negara. Pasalnya, dinyatakan pihak BPN bahwa 39 Meter dari AS jalan (garis tengah jalan) adalah tanah negara.
"Tanah kami itu ada sertifikatnya, kalau dinyatakan demikian kami tidak terima," ucapnya.
Ditambahkan Parto, pemilik lahan menyampaikan, hingga hari ini masalah ganti rugi pembebasan lahan belum selesai. Padahal pertemuan dengan Wakil Bupati sudah sering digelar.
“Sampai hari ini kita belum tahu berapa luas lahan dan harga ganti rugi pembebasan lahan kami. Tapi jika ganti rugi pembebasan lahan kita tidak sesuai tentunya kita pasti tolak,” katanya.
Parto mengatakan bahwa pihaknya tetap mendukung pembangunan pile slab tersebut dengan catatan ganti rugi pembebasan lahan harus jelas dan sesuai.
“Lokasi di tempat saya terkena pembangunan pile slab tersebut ada lahan kosong, kandang ayam dan pondok. Tentunya itu harus dihitung semua. Jika sampai belum ada keputusan dalam minggu ini, saya pastikan tidak berikan izin ke perusahaan untuk membangun pile slab," ujarnya. (fik)