Partai Demokrat Kalbar melaporkan panitia pemilihan kecamatan (PPK) di Dapil Provinsi Kalbar 1 (Kota Pontianak) ke Bawaslu Kota Pontianak dan Provinsi Kalbar. Laporan tersebut disampaikan pengurus DPC Demokrat Kota Pontianak, terkait dugaan terjadinya ketidaksesuaian perhitungan suara di tingkat TPS dengan tingkat PPK.
"Kami (Demokrat Kalbar) hari ini (kemarin) sudah melaporkan dugaan terjadinya temuan di Dapil Kalimantan Barat 1 (Kota Pontianak). Ada indikasi ketidaksesuaian perolehan suara partai dan caleg kami, sehingga rentan dirugikan," ucap Usman, Sekretaris DPD Demokrat Kalbar di Pontianak, kemarin.
Menurut Usman dugaan atau indikasi ketidaksesuaian suara yang diperoleh partai dan caleg Demokrat Kalbar, karena Demokrat memegang formulir C1. Sementara hasil perhitungan pleno tingkat TPS dan PPK justru bertolak belakang di beberapa TPS. Sehingga terjadi perubahan sangat mencolok.
"Ada sekitar 5 TPS. Itu jelas memengaruhi termasuk merugikan suara dari Partai Demokrat. Makanya, kami melaporkan," ucap dia. Laporan kepada Bawaslu Kota Pontianak dan Provinsi Kalbar sudah disampaikan kemarin, khususnya untuk Dapil Kalbar 1 (Kota Pontianak). Demokrat Kalbar tidak ingin menuduh terjadinya dugaan perubahan suara disebabkan dari partai A, B atau partai C.
"Yang pasti dan kami persoalkan adalah ketidaksesuaian jumlah perolehan suara Partai Demokrat dengan partai tertentu," ucapnya. Harusnya, sambung Wakil Ketua DPRD Kubu Raya ini, berdasarkan hitungan Partai Demokrat Kalbar yang juga memiliki saksi dan formulir pleno juga C1, caleg Demokrat Kalbar masuk dan mengisi kursi di DPRD Provinsi Kalbar dari dapil Kota Pontianak.
"Karena tidak sesuai antara hasil pleno, perhitungan, makanya kami melapor secara resmi," ujarnya. Usman mengatakan, 5 TPS yang dilaporkan termasuk PPK tersebut berkasnya sudah berada di tangan Bawaslu Kota Pontianak dan Provinsi Kalbar.
Harapan terakhirnya adalah ketika pleno provinsi oleh KPU Kalbar yang digelar, Rabu (6/3) malam juga tak sesuai, maka materi ini akan disampaikan ke DPP Demokrat. "Laporan ke DPP Demokrat juga supaya diteruskan ke Mahkamah Konstitusi, kalau memang nantinya hasil pleno provinsi tidak sesuai dengan hitungan kami," kata dia.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak memastikan peserta pemilu sudah menyampaikan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK).
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak David Teguh menyatakan bahwa LPPDK wajib disampaikan peserta pemilu. Laporan itu disampaikan peserta pemilu kepada Kantor Akuntan Publik. "Peserta pemilu menyampaikan LPPDK ke Kantor Akuntan Publik, dan akan diaudit," kata David di Pontianak, kemarin siang.
David menjelaskan LPPDK itu sudah disampaikan tepat waktu oleh peserta pemilu. Sebagaimana diketahui batas waktu penyampaian LPPDK adalah tanggal 29 Februari 2024 pukul 23.59 WIB. "Seluruh partai di Kota Pontianak per tanggal 29 Februari 2024 sudah menyampaikan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik melalui Sirekap. Jadi prosesnya tergantung Kantor Akuntan Publik dengan peserta pemilu," jelas David.
David menjelaskan Kantor Akuntan Publik akan melakukan audit untuk memberikan penilaian terhadap laporan yang disampaikan peserta pemilu. "Kalau di KAP mengeluarkan opini terhadap laporan keuangan. Ada standar apa yang harus dilakukan," kata David.
"Kami akan melihat perkembannya terhadap penggunaan dana kampanye dari peserta pemilu," jelas David. Namun David belum merincikan dana kampanye yang disampaikan oleh peserta pemilu. Sementara itu selain LPPDK, peserta pemilu juga menyampaikan laporan dana awal kampanye (LADK). Partai politik menyampaikan LADK melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka).
Sumbangan yang diterima partai politik terbagi dalam tiga kategori. Uang, barang dan jasa. Jika dalam bentuk jasa maka dikonversikan dalam bentuk uang. Begitu juga barang. Penentuannya besaran setelah dikonversikan dalam bentuk uang. kewajiban parpol menyampaikan LADK sesuai dengan pasal 51 dalam PKPU Nomor 18 tentang Dana Kampanye. (den/mse)