Sejatinya, kata dia, kondisi ideal pengelolaan DAS dilakukan secara holistik, multipihak, lintas sektoral, dan lintas wilayah.“Penguatan peran dan fungsi kelembagaan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas (KISS) antarstakeholders, serta harmonisasi peraturan perundangan yang mendukung pengelolaan DAS,” kuncinya.
Pada rapat koordinasi yang dimoderatori Sekretaris Forum DAS Kalbar Chatarina Pancer Istiyani ini juga menghadirkan dua pembicara lainnya.
Mereka adalah Kepala BPBD Provinsi Kalbar Ansfridus J. Andjioe, dan Wahyu Jati dari Balai Pengelolaan DAS Kapuas Direktorat Jenderal PDASRH, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan.
Kepala BPBD Kalbar Ansfridus J. Andjioe dalam paparannya lebih fokus menyoroti peta risiko bencana di Kalimantan Barat. Bencana dimaksud adalah hidrometeorologi.
Menurutnya, penyebab utama bencana hidrometeorologi adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Selain itu, sebut dia, perubahan tekanan udara yang mendadak, dan fenomena El Nino dan La Lina di Samudra Pasifik serta Fenomena Dipole Mode di Samudra Hindia.
Ansfridus juga menyampaikan sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh BPBD Kalbar, di antaranya melaksanakan patroli air dalam rangka memetakan kondisi parit yang bermuara di Sungai Kapuas.
Selain itu, dia menambahkan, memetakan jalur evakuasi apabila terjadi bencana banjir yang masif, dan mengedukasi masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Kapuas dan parit agar peduli dengan lingkungan tempat tinggalnya.
Sementara Wahyu Jati dari Balai Pengelolaan DAS Kapuas dalam paparannya menyoroti perlunya pengelolaan DAS dalam manajemen bencana.
“Manajemen bencana sangat diperlukan dalam konteks pengelolaan DAS,” katanya. Wahyu menyebut, kerusakan DAS akan menyebabkan terjadinya bencana lingkungan seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Hasil kajian mereka juga menyebut kerusakan DAS disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia.
Oleh karenanya, Wahyu mengusulkan pengelolaan DAS sejatinya melibatkan multi disiplin ilmu dan multi stakesholders. “Ini harus dilaksanakan secara holistik, integrated, terencana, tematik, dan spasial,” ucapnya.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas LHK Kalbar Setiyo Haryani mengatakan bahwa pengelolaan DAS tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. “Mengurus DAS perlu kerja-kerja kolaborasi,” pintanya.
Mencermati paparan yang disampaikan, sejumlah peserta merespons positif jika proses pengelolaan DAS dilakukan secara kolaboratif. Bahkan, perwakilan BMKG mengusulkan agar ada diskusi yang lebih intens dan periodis. Sementara perwakilan Biro Hukum Setda Kalbar juga menyoroti perlunya peraturan terkait insentif dan peran para pihak.
Perwakilan media dari Kolase.id, Andi Fachrizal, juga menyoroti pentingnya merevitalisasi peradaban sungai. “Peradaban itu kian redup dan sangat mungkin akan menghilang jika kita tidak mengambil langkah-langkah strategis. Terutama menguatkan sumber daya manusia yang hidup dan bermukim di bantaran sungai,” kata sosok yang karib disapa Daeng tersebut. (mse/r)