Untuk itu, setiap pemerintah kabupaten/kota diminta melakukan percepatan produksi padi di wilayah masing-masing. Salah satunya lewat upaya khusus opla rawa nongambut yang didukung Kementerian Pertanian RI, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar, seperti Kapolda Kalbar, Kajati Kalbar, Pangdam XII/Tanjungpura, serta didukung pula oleh APIP, BPKP, Inspektur Provinsi. Dimana kegiatan tersebut tentunya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, dengan memperhatikan faktor risiko.
Adapun langkah-langkah yang diambil yakni optimasi lahan dan optimalisasi penambahan luas tanam. Kemudian mendukung kegiatan optimasi lahan atau optimalisasi penambahan areal luas lahan di Kalbar melalui pendampingan, pengawalan dan pengawasan.
Serta menyinergikan sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangan, dalam rangka menjamin keselarasan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan, optimalisasi penambahan areal luas lahan untuk peningkatan produksi padi di Kalbar.
Harisson pada HLM pengendalian inflasi sebelumnya, sempat menekankan perhatian kepada sektor hilirnya terlebih dahulu. Dan sekarang menurutnya perlu diprioritaskan kembali untuk sektor hulu.
Mengingat Kementerian Pertanian telah menawarkan optimasi lahan rawa atau lahan yang bukan gambut. Yang lahan sawahnya dioptimasi melalui kegiatan pembangunan pengairan, drainase, pintu air, dan lain sebagainya.
Menurut Harisson, sawah yang dioptimasi se-Kalbar ditargetkan sebesar 61 ribu hektare. Namun dari diskusi bersama para bupati, dan wali kota se-Kalbar, kemungkinan yang baru bisa disediakan 31 ribu hektare.
Sementara sisanya nanti akan disiapkan pada tahap kedua. "Dengan optimasi lahan persawahan rawa bukan gambut ini, diharapkan akan terjadi peningkatan produksi padi di Kalbar," ucapnya.
Kemudian dia juga mendorong adanya konversi dari beberapa lahan yang digunakan untuk tanaman sawit, atau tanaman perkebunan lainnya. (*)