SINGKAWANG – Fenomena antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang sempat melanda Kota Singkawang dan sekitarnya sebelum Idulfitri lalu memicu evaluasi mendalam dari berbagai pihak. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Simon Aloysius Mantiri, turun langsung meninjau sistem distribusi di "Kota Amoi" tersebut guna mencari solusi jangka panjang. Fokus utama peninjauan ini tertuju pada akses energi yang belum merata, terutama bagi warga di wilayah pinggiran dan pedalaman yang selama ini harus menempuh jarak jauh ke SPBU pusat kota hanya untuk mengisi bahan bakar.
Merespons kondisi tersebut, Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, menyodorkan usulan konkret kepada Pertamina agar mulai mengakomodir para penjual bensin eceran di daerah terpencil. Menurutnya, distribusi BBM kepada pengecer di wilayah pelosok, seperti Kelurahan Mayasopa Dalam, sangat krusial untuk memecah penumpukan kendaraan di SPBU kota. Namun, ia menekankan bahwa langkah ini harus dibarengi dengan regulasi yang ketat dan pengawasan harga yang serius agar para pengecer tidak menjual BBM jauh di atas harga resmi yang dapat memberatkan masyarakat.
Senada dengan pemerintah daerah, Tony Haryadi selaku pemilik SPBU Sungai Wie menilai bahwa keberadaan kios-kios BBM di kampung atau desa merupakan kunci utama kelancaran distribusi. Dengan adanya porsi khusus bagi kios binaan, masyarakat desa tidak perlu lagi membuang waktu produktif mereka untuk mengantre di kota. Ia mendorong dinas terkait, seperti Perindagkop, untuk aktif membina pelaku UMKM di sektor ini agar operasional kios bensin eceran dapat berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan aman dari risiko kedaruratan.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian turut menyoroti kebijakan pembatasan pembelian BBM melalui Surat Edaran (SE) yang sempat diberlakukan di Singkawang dan Bengkayang. Tito menjelaskan bahwa kebijakan tersebut awalnya diniatkan untuk mengurangi kepadatan, namun justru memicu panic buying karena masyarakat salah mengartikannya sebagai sinyal kelangkaan stok. Setelah dilakukan klarifikasi bahwa stok BBM dan gas dalam kondisi aman, pemerintah daerah akhirnya resmi mencabut SE tersebut sejak 18 Maret lalu, dan kondisi di 11 SPBU Singkawang kini telah kembali normal.
Menutup rangkaian evaluasi ini, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan atensi terhadap dinamika energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global di Eropa dan Timur Tengah. Presiden mendorong langkah-langkah penghematan konsumsi BBM, termasuk mempertimbangkan opsi Work From Home (WFH) sebagai strategi antisipatif. Hal ini dilakukan guna membentengi daya beli masyarakat dari potensi kenaikan harga energi dunia yang dikhawatirkan dapat berimbas pada kenaikan harga pangan domestik. (*)
Editor : Indra Zakaria