PROKAL.CO- Rencana ambisius pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan Barat kini tengah berada di bawah sorotan tajam para akademisi. Yanuar Zulardiansyah Arief, pakar teknik elektro dari Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), secara tegas menyatakan bahwa proyek tersebut bukanlah langkah yang mendesak apalagi menjadi solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan energi di Bumi Khatulistiwa dalam jangka menengah.
"Rencana pembangunan PLTN ini tidak realistis atau bukan solusi terbaik bagi Kalbar, khususnya untuk mengatasi kebutuhan listrik di masa depan," ujar Yanuar dengan nada skeptis. Ia berargumen bahwa kondisi kelistrikan di Kalimantan Barat saat ini sebenarnya masih dalam posisi yang sangat aman atau surplus. Berdasarkan data teknis, beban puncak di wilayah ini tercatat sekitar 552 megawatt (MW), sementara kapasitas pembangkit yang tersedia sudah mencapai angka 693 MW.
Yanuar menekankan bahwa peningkatan kapasitas listrik ke depan seharusnya lebih diarahkan pada optimalisasi pembangkit yang sudah ada atau beralih ke energi terbarukan yang jauh lebih efisien. Ia mencontohkan keberadaan proyek PLTA Kayan di Kalimantan Utara yang memiliki potensi raksasa hingga 9.000 MW dan mampu menyuplai listrik ke seluruh daratan Kalimantan melalui sistem jaringan interkoneksi. Jika dibandingkan dengan PLTN tipe Small Modular Reactor (SMR) yang hanya berkapasitas sekitar 250 MW, biaya produksinya justru jauh lebih membengkak.
"Biaya pokok produksi listrik PLTN SMR itu diperkirakan mencapai USD 15 hingga 19 sen per kWh, angka ini jauh lebih mahal jika kita bandingkan dengan PLTA yang hanya sekitar USD 8 sen per kWh atau tenaga surya di angka USD 7,5 sen per kWh," jelasnya merincikan ketimpangan ekonomi proyek tersebut. Selain beban biaya produksi, investasi awal PLTN juga menuntut modal yang sangat besar, belum lagi risiko jangka panjang terkait pengelolaan limbah radioaktif serta biaya pembongkaran fasilitas yang bisa menyentuh angka miliaran dolar AS.
Tantangan lain yang tak kalah berat adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal dan potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Yanuar menilai Kalimantan Barat saat ini belum memiliki tenaga ahli yang benar-benar memadai untuk mengelola teknologi nuklir secara mandiri dan aman. Ia pun menyarankan agar Indonesia bercermin pada negara tetangga, Sarawak, yang lebih memilih fokus pada pembangkit listrik tenaga air skala besar seperti PLTA Bakun yang bahkan mampu mengekspor kelebihan listriknya hingga ke Kalbar.
Menutup pernyataannya, Yanuar mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada tren global semata tanpa mempertimbangkan potensi lokal yang melimpah. "Jangan sampai kita membangun PLTN hanya karena merasa tertinggal dari negara lain, padahal banyak negara maju justru mulai beralih ke energi terbarukan. Indonesia, termasuk Kalbar, memiliki potensi energi hijau yang melimpah dan jauh lebih layak dikembangkan untuk masa depan," pungkasnya. (*)
Editor : Indra Zakaria