PONTIANAK – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) mulai memunjukkan angin segar. Berdasarkan data pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hingga Kamis (24/9/2026) pukul 23.59 WIB, jumlah titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalbar menyusut signifikan hingga tersisa 29 titik.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar, Ridwan, mengungkapkan bahwa sebaran titik panas tersebut saat ini masih didominasi oleh Kabupaten Ketapang dengan 22 titik. Sisa titik panas lainnya tersebar di Sekadau (4 titik), serta Melawi, Sintang, dan Sanggau yang masing-masing mencatatkan satu titik.
Penurunan titik panas ini turut dibuktikan oleh data tiga satelit di aplikasi Sipongi (Aqua, SNPP, dan NOAA) yang mencatat tren melandai. Dampaknya, jarak pandang di sejumlah daerah mulai membaik. Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya kini mencatatkan jarak pandang antara 1 hingga 5 kilometer. Meski demikian, wilayah Sintang, Ketapang, dan Melawi dilaporkan masih diselimuti asap tebal dengan jarak pandang di bawah 1 kilometer.
Harapan perbaikan kualitas udara kian terbuka seiring dengan prediksi BMKG terkait potensi curah hujan berintensitas ringan hingga sedang yang merata di hampir seluruh kabupaten/kota di Kalbar. Pertumbuhan awan yang cukup baik ini juga dimanfaatkan tim satgas untuk memaksimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan di wilayah-wilayah krusial.
Untuk menuntaskan sisa titik api, BPBD Kalbar terus menggencarkan strategi penanganan gabungan melalui jalur darat dan udara. Dua unit helikopter dikerahkan untuk melakukan patroli serta operasi penyiraman udara (water bombing), dengan fokus utama menyasar wilayah Ketapang bagian selatan dan Kayong Utara. Sementara itu, tim darat yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD daerah, hingga masyarakat terus bersiaga melakukan pemadaman dan pendinginan lahan.
Di tengah upaya keras petugas di lapangan, Ridwan mengimbau masyarakat luas untuk lebih bijak dalam membagikan visual maupun informasi terkait karhutla di media sosial. Penyebaran konten tanpa klarifikasi dikhawatirkan dapat memicu kegaduhan publik serta mengganggu efektivitas pemetaan strategi penanganan di lapangan. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : Pontianak Post