Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji berharap proses pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I bisa segera dimulai. Namun ia merasa anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat sekitar Rp30 miliar untuk tahun ini masih sangat kecil atau minim. Karena itu, dirinya bakal menyampaikan langsung persoalan ini kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Kalau kami (Pemprov) berharap lebih cepat lebih bagus (mulai dibangun). Anggarannya (harusnya) lebih besar. Tapi nanti kalau Presiden meresmikan pelabuhan (Kijing), saya akan sampaikan beberapa hal, salah satunya itu tadi Kapuas I,” ungkapnya kepada awak media, Senin (28/3).
Sejak awal kesepakatan dan pembicaraan dengan Kementerian PUPR sebelumnya, kata dia, pembangunan duplikasi Jembatan Landak maupun Kapuas I harus bisa terealisasi. Akhirnya duplikasi Jembatan Landak rampung dibangun di tahun 2019. Kini daerah tinggal menunggu program lanjutannya, yakni pembangunan duplikasi Kapuas I.
“Nah saya berharap betul-betul ini direalisasikan. Tapi kan kecil sekali anggarannya baru Rp30 miliaran (untuk tahun 2022) kalau tidak salah. Itu untuk abutmen saja tidak cukup,” katanya.
Agar bisa menyelesaikan abutmen jembatan yang terbentang melintasi Sungai Kapuas itu, Midji sapaan karibnya memperkirakan butuh anggaran antara Rp80 miliar sampai Rp100 miliar. “Harusnya itu (Kapuas I cepat) sudah sangat mendesak, dua tahun harus selesai. Kayak (duplikasi) Jembatan Landak kan tidak lama, dua tahun selesai, karena memang kebutuhan,” ujarnya.
Kebutuhan jalan tol atau jalan bebas hambatan dinilainya sangat penting. Terutama untuk mendukung operasional Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah. Midji lantas membandingkan Kalbar dengan provinsi lain di Indonesia yang jumlah penduduknya hanya sekitar 2,5 juta jiwa, tapi sudah memiliki jalan tol lebih dari satu.
“Kalbar ini kan sangat padat. Provinsi (di Kalimantan) yang penduduknya besar itu Kalbar. Sebetulnya dulu swasta sudah mau investasi (tol di Kalbar) tapi Kementerian harap dari dalam negeri, tapi kan tidak ada tindak lanjutnya. Tapi menurut Pak Syarif (Komisi V DPR RI) tahun ini baru disusun FS-nya (tol),” papar dia.
“Saya dengar ada yang sudah bebaskan 90 hektare untuk membangun industri. Kijing itu sangat strategis, menjadi pintu ekspor yang dekat untuk negara-negara yang memang tujuan ekspor kita (Indonesia). Itu yang harus kita jaga,” ucapnya.
Mengenai peresmian pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan tersebut, Midji memastikan secepatnya bakal diresmikan Presiden Jokowi. Bahkan permohonan untuk peresmian sudah ia sampaikan saat bertemu presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 14 Maret 2022 lalu.
“Saya sudah sampaikan waktu di Balikpapan ke presiden, presiden janji secepatnya diresmikan. Begitu selesai langsung diresmikan, saya cek ke Pelindo, pengerjaan April (2022) selesai,” pungkasnya. (bar)
Editor : izak-Indra Zakaria