"Sedangkan yang memungkinkan menempati Kantor Pelayanan Satu Atap tersebut, selain Bupati dan Wakil Bupati yaitu Sekretariat Daerah, Bappeda, Keuangan Daerah, Satpol PP, BKPSDM, dan Staf Ahli," pungkasnya.
Tahun lalu, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menjelaskan bahwa pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap Pemerintah Daerah Kapuas Hulu terus digenjot, karena diusahakan tahun 2024 nanti pembangunan dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp100 miliar tersebut harus sudah digunakan.
"Kurang lebih di atas 80 persen saat ini pengerjaannya. Bulan ini mungkin atapnya sudah dipasang, " kata Bupati, 2 Oktober tahun lalu.
Bupati mengatakan, untuk depan mungkin ada pekerjaan untuk finishing terhadap pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap Pemerintah Daerah Kapuas Hulu tersebut sehingga cepat difungsikan. "Mudah-mudahan untuk pekerjaannya tidak ada halangannya," ucapnya.
Sebelumnya Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Jalan Lingkungan, Dinas PUPR Kapuas Hulu saat itu, Adam Malik menegaskan bahwa pembangunan gedung pelayanan satu atap Pemda Kapuas Hulu sudah 85 persenan dari total pembangunan. "Ini sudah tahun ke dua pembangunannya," ucapnya.
Tahap pembangunan tahun 2022, kata Adam, gedung pelayanan satu atap dianggarkan Rp49,3 miliar. Anggaran tersebut, menurut dia, dimaksudkan untuk pembangunan pondasi hingga struktur lantai dua.
Tahun 2023, kata Adam, pembangunan dianggarkan kembali sebesar Rp50,7 miliar. Pengerjaan tersebut, menurutnya, merupakan kelanjutan membangun struktur lantai dua sampai lantai atas.
"Sekarang ini masih dalam proses pembangunan, jangka waktu pekerjaan akhir Desember 2023. Tahun ini baru selesai struktur, belum dengan finishing dan penataan halaman," ucapnya.
Untuk tahun 2024, pihaknya akan mengusulkan anggaran untuk penyelesaian atau finishing gedung pelayanan satu atap. Finishing tersebut berupa penataan interior dalam gedung, instalasi listrik, pemasangan pendingin ruangan dan lain-lain. Selain itu akan diusulkan juga untuk penganggaran penataan halaman.
"Kalau untuk finishing gedung kami usulkan sekitar Rp20 miliar. Kalau untuk penataan halaman masih dalam perencanaan," ujarnya.
Adam menjelaskan, bahwa desain awal gedung pelayanan satu atap sudah dikaji sesuai kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan digabungkan dalam satu gedung tersebut.
Kalau dari realisasi sekarang, totalnya bisa enam OPD yang gabung di gedung pelayanan satu atap ini, diantaranya adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Badan Pendapatan Daerah; Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia; Satuan Polisi Pamong Praja; juga unsur Sekretariat Daerah Kapuas Hulu.