Pro Kalimantan Balikpapan Samarinda Bola Daerah Kriminal Bisnis Nasional Lifestyle

Belasan Tahun Terisolasi, Warga Dusun Penolat Kapuas Hulu Terpaksa Jalan Kaki Akibat Jalan Rusak Parah

Redaksi Prokal • 2026-02-08 11:03:38
RUSAK : Kondisi ruas jalan menuju Dusun Penolat Desa Jongkong Kiri (Joki) Tengah rusak parah. (ISTIMEWA)
RUSAK : Kondisi ruas jalan menuju Dusun Penolat Desa Jongkong Kiri (Joki) Tengah rusak parah. (ISTIMEWA)

 

KAPUAS HULU – Jeritan hati kembali terdengar dari pedalaman Kalimantan Barat. Warga Dusun Penolat, Desa Jongkong Kiri (Joki) Tengah, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu, menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi jalan darat yang rusak parah selama belasan tahun.

Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi perekonomian dan akses pendidikan ini kini nyaris tak layak dilalui kendaraan bermotor. Akibatnya, anak sekolah, ibu-ibu, hingga warga yang sakit harus bertaruh peluh dengan berjalan kaki selama kurang lebih satu jam dari ibukota desa menuju Dusun Penolat.

"Kondisi rusak parah ini sudah berlangsung belasan tahun. Kami sudah pernah sampaikan ke Pemda dan DPRD, tapi entah sampai kapan akan diperbaiki," keluh Ozi, salah seorang warga Dusun Penolat, Jumat (6/2/2026).

Akses Vital Saat Kemarau Bagi warga setempat, jalan darat ini adalah satu-satunya harapan ketika musim kemarau tiba. Saat debit air sungai menyusut dan jalur air tak lagi bisa dilewati, jalur darat menjadi akses tunggal menuju ibukota kecamatan.

Fadjrin, warga lainnya, menjelaskan perbandingan waktu tempuh yang sangat kontras. Jika jalan dalam kondisi baik, perjalanan menuju ibukota kecamatan hanya memakan waktu 5 hingga 6 menit dengan motor. Namun, jika harus memutar lewat sungai, warga membutuhkan waktu 30 hingga 45 menit.

"Kami juga warga Republik Indonesia yang punya hak untuk dibangun seperti daerah lainnya. Jika jalan darat bagus, tentu lebih hemat biaya dan waktu," tegas Fadjrin.

Terganjal Efisiensi Anggaran

Namun, harapan warga Dusun Penolat tampaknya harus menghadapi kenyataan pahit pada tahun 2026 ini. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sedang didera kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, yang mengakibatkan minimnya alokasi pembangunan infrastruktur dari APBD.

Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, secara terbuka mengakui kondisi keuangan daerah yang sedang sulit. Menurutnya, pembangunan infrastruktur saat ini sangat bergantung pada intervensi pemerintah pusat melalui APBN atau dana Inpres.

"Kalau berharap dengan APBD 2026, kita sudah tidak bisa membangun infrastruktur karena anggaran yang sangat minim. Kapuas Hulu ini sangat luas, butuh waktu lama untuk membangun secara merata," jelas Bupati.

Meski demikian, pihak Pemkab berjanji akan tetap berupaya maksimal mencari celah pendanaan lain guna membuka akses desa-desa yang masih terisolir ke ibukota kecamatan maupun kabupaten. Bagi warga Penolat, janji tersebut kini menjadi satu-satunya sandaran di tengah jalan yang masih berupa kubangan lumpur dan bebatuan. (*)

Editor : Indra Zakaria