BANJARBARU - Peredaran narkotika tak mengenal tempat dan waktu. Tidak hanya kerap terjadi di jalanan maupun dikaitkan dengan perusahaan. Namun nyatanya di lingkungan pemerintah barang haram ini juga jadi ancaman.
Sifatnya yang candu dan susah dilacak membuat narkoba bisa menyerang siapa saja. Termasuk bagi pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintah. Tak menutup kemungkinan ada yang terindikasi pemakai bahkan pengedar.
Di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru beberapa waktu lalu juga mencuat kabar ada tenaga kontrak yang tersandung kasus narkotika. Meskipun bukan ASN, namun tetap saja kabar ini cukup berdampak pada integritas pemerintahan.
Memang menurut Kepala BNNK Banjarbaru, AKBP Sugito. Program P4GN atau Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba harus secara komprehensif. Artinya bukan hanya swasta ataupun di masyarakat, namun juga menyasar unsur pemerintahan.
"Tidak hanya sosialisasi soal P4GN, tapi kita juga melakukan bimbingan teknis kepada rekan-rekan dari Pemko. Tujuannya agar membangun sistem di lingkungan pemerintah di tiap-tiap SKPD bisa aktif dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba," bebernya.
Salah satu yang sangat digarisbawahi oleh Sugito adalah ihwal kantor pemerintahan bersih dari narkoba. Hal ini katanya penting lantaran pegawai di Pemerintahan juga bagian dari profesi yang dipandang baik oleh masyarakat.
"Karena soal narkoba kita tidak bisa tanpa terus menerus. Kalau ada lengah, dia bisa masuk. Oleh sebab itu, selain dari kita melakukan pencegahan dini melalui program seperti tes urine, kita harapkan dari pihak dalam turut berperan aktif," ucapnya.
Saat ditanya soal rawannya narkoba menjerat para pegawai ataupun tenaga kontrak di pemerintahan. Sugito tak menampik hal demikian. Ia menjawab kalau pegawai baik yang ASN dan kontrak memang harus dalam pengawasan dan pembinaan.
"Karena kalaupun atasan bisa berkomitmen mencegah narkoba tetapi yang di bawah malah bisa memasukkannya, nah ini yang kita koordinasikan juga. Kita berharap perekrutan pegawai juga lebih diperketat soal narkoba ini," tegasnya.
Lantas apakah selama ini BNN dilibatkan dalam mekanisme filterisasi atau perekrutan pegawai di pemerintahan? Sugito menjawab kalau ada beberapa SKPD yang mengajukan keterlibatan BNN dalam proses seleksi pegawainya.
"Ada beberapa yang mengajukan ke kita semisal soal SKBN (Surat Keterangan Bebas Narkoba). Di Provinsi setahu kita sudah ada juga. Jadi saya sangat mendukung perekrutan lebih diperketat," pungkasnya. (rvn/bin/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin