Jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjarmasin pun mengakui kondisi tersebut. DLH menilai, kondisi itu dipicu lantaran ada lima kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Utara yang setidaknya membuang sampah ke TPS itu.
Tidak habis sampai di situ, Kepala DLH Banjarmasin, Alive Yoesfah Love mengatakan, sampah yang meluber ke jalan juga sempat dipicu adanya genangan air di ruas jalan kawasan TPS. Hasilnya, paman gerobak dan kendaraan pengangkut sampah, sulit untuk ke masuk.
“Akhirnya, sampahnya langsung ditumpah dan tidak masuk di penampungan,” ungkapnya, pada Jumat (9/6) pekan tadi. Ia memperkirakan, produksi sampah perhari di TPS 3R HKSN yakni sebanyak 30 ton. Itu, belum termasuk tambahan sampah material, karena adanya pembangunan maupun rehab rumah di kawasan perumahan yang ada di kecamatan tersebut.
“Akhirnya TPS yang ada justru tidak mampu menampung dan overload,” tekannya. Mengatasi hal itu, Alive membeberkan, pihaknya bakal melakukan pembenahan secara bertahap. Pertama, pengecoran jalan di sekitar kawasan TPS yang tergenang air. “Insyaallah satu bulan ke depan, pengecoran selesai. Sehingga para petugas bisa masuk lagi ke dalam,” ujarnya.
Kemudian, pihaknya juga bakal memasang kanopi di TPS. Tujuannya, agar air hujan tidak membasahi sampah. Sehingga lindi (cairan yang dihasilkan dari timbunan sampah, red) yang keluar pun bisa berkurang. “Paling tidak bisa mengurangi lah, ya,” tekan Alive. Lebih jauh, ia mengimbau serta berharap agar seluruh warga bisa membuang sampah pada waktu yang sudah ditentukan. Yakni sedari jam delapan malam, hingga jam enam pagi. “Kemudian, jangan membuang sampah sambil berkendara. Takutnya, sampah justru berhamburan dan meluber ke jalan,” tutupnya.
Pengamat lingkungan di Banjarmasin, Hamdi, angkat bicara terkait pengelolaan sampah yang ada di Banjarmasin. Ia mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin terkesan setengah hati, dan tidak konsisten mengentaskan persoalan sampah. Contoh, dahulu ketika menggelar rapat, mereka yang hadir diminta untuk membawa botol minum sendiri. Kemudian, juga dilarang untuk memakai produk minuman kemasan.
“Saat ini, tampaknya sudah tidak dijalankan lagi,” ucapnya. Hamdi juga melihat alasan yang diutarakan pemko selalu sama bila berkaitan tentang penanganan sampah. “Selalu tentang kekurangan petugas, armada, hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang penuh. apa pemko tak punya road map yang jelas terkait penanganan sampah,” sindirnya.
Hamdi juga menyoroti pola pikir yang masih menitik beratkan pada mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sampah. “Itu sudah tidak relevan lagi,” tekannya. Sebagai solusi, ia berulang kali menekankan agar pemko mencegah peluang munculnya sampah. Seperti misalnya, mengambil langkah lebih luas tentang kebijakan atau aturan larangan penggunaan kantong plastik di minimarket atau ritel modern.
“Pelarangan perlu dicoba di pasar-pasar tradisional,” sarannya. Hamdi mengaku cukup sadar, bahwa pelarangan penggunaan kantong plastik di pasar tradisional itu tak mudah dan memerlukan waktu. Namun, bukan berarti tidak bisa dilakukan. Sebagai langkah awal, pemko bisa menjadikan satu kawasan pasar sebagai percontohan. Caranya, adakan pertemuan dengan para pedagang. Di situ, petakan pula pedagang yang ada. Baik itu pedagang klontong, pedagang sembako dan lain sebagainya.
Selanjutnya, penanganan persoalan sampah dari sumber lainnya. Yakni, rumah-rumah warga, perkantoran dan sebagainya. Hamdi menyarankan agar pemko bisa lebih aktif melakukan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat. “Contoh, sosialisasi tentang memilah sampah basah dan kering, juga manfaatnya,” sarannya.
Hamdi menyarankan agar membuat satu kawasan percontohan di masing-masing kecamatan. Caranya, DLH Banjarmasin, bisa memberikan pelatihan kepada sejumlah perwakilan kelompok masyarakat di lima kecamatan di Banjarmasin.
Dalam pelatihan, masyarakat diedukasi untuk mengolah kompos dari sampah organik. Kegiatan bisa dikerjasamakan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Banjarmasin, untuk memberikan bibit tanaman. bekerja sama. “Tiap satu kelompok diberikan beragam bibit. Entah itu bibit cabai, terong, atau tomat misalnya. Kompos hasil olahan itu dimanfaatkan untuk media tanamnya,” ungkapnya.
Jika dalam satu kecamatan ada tiga atau lima kelompok masyarakat, artinya akan setidaknya 25 kelompok di lima kecamatan. Hasil kerja itu juga tidak hanya dinilai mampu untuk ditiru masyarakatlain hingga menekan munculnya sampah. Namun, juga memunculkan nilai ekonomi bagi masyarakat.
“Selanjutnya, juga berdampak positif dengan berkurangnya jumlah sampah yang dikirim ke TPA setiap harinya,” bebernya. “Jika berkurang, maka akan ada efisiensi biaya operasional angkutan. Dana yang digelontorkan pun bisa dialihkan untuk mensubsidi kelompok masyarakat tadi,” tandasnya. (war/gr/war)