BANJARMASIN - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof Muhammad Alhamid mengunjungi Banjarmasin, kemarin (9/3). Dia bicara di depan Bawaslu dan Panwascam dari 13 kabupaten dan kota di Kalsel. Dia mewanti-wanti, jelang hari pencoblosan, godaan yang menyerbu pengawas pemilu bakal datang bertubi-tubi.
"Menengok data sejak tahun 2012, Kalsel sebenarnya tergolong provinsi yang tak perlu dikhawatirkan. Di sini kondusif. Tetap saja, mendekati 17 April, segala cara akan dihalalkan sebagian orang untuk memenangi pemilu," ujarnya.
Sebelum bergabung ke DKPP, Muhammad lebih dikenal sebagai Ketua Bawaslu RI. Dia sudah hafal lika-liku pekerjaan ini. Rumahnya pernah didatangi seorang caleg yang menawarkan cek kosong.
"Katanya sebagai tanda persahabatan biasa. Jelas saya usir. Jadi penggoda Bawaslu itu memang benar-benar datang dari kalangan anak dan cucu iblis," ujarnya seraya tertawa.
Pernah pula Muhammad mendapati praktik jual beli suara di TPS. Yang dijalankan oleh oknum Bawaslu dan Panwas.
"Ada paket-paketnya. 100 ribu suara harganya segini, kalau 200 ribu suara harganya segitu. Luar biasa nekat," kisahnya.
Namun, yang paling menyayat hatinya adalah hasil kunjungan di Sumatera. Muhammad melihat ada sembilan desa memasang spanduk besar. "Semua pakai huruf kapital. Bunyinya: masyarakat di kampung ini bersedia menerima serangan fajar," ujarnya.
Kembali ke Jakarta, video spanduk itu dia putar di DPR RI. Alih-alih menerima dukungan, Muhammad malah disemprot. "Katanya, ngapain Bawaslu mengurusi hal begituan," kenangnya.
Peristiwa-peristiwa yang menimpa dirinya mungkin terdengar mencengangkan. Yang terjadi di Kalsel mungkin tak seekstrem itu. Muhammad hanya ingin membeberkan fakta-fakta itu sebagai peringatan.
Bahwa godaan terhadap penyelenggara pemilu itu tidak mengada-ada. "Intinya, Bawaslu dan KPU harus berjalan tegak lurus. Jaga harga diri. Perhatikan kode etik," pungkasnya.
Lembaga DKPP memang tak sepopuler KPU dan Bawaslu. Tapi perannya krusial. Bertindak sebagai wasit atas penyelenggaraan pemilu.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kalsel, Iwan Setiawan membenarkan ancaman politik uang. "Target pelaku politik uang sebenarnya bukan cuma pemilih. Tapi juga penyelenggara pemilu. Bawaslu, KPU, dan bahkan juga DKPP. Mereka rentan sekali," ujarnya.
Iwan menegaskan, takkan sungkan melabrak anggota Bawaslu atau Panwascam di Kalsel yang terbukti menerima suap dari kontestan pemilu. "Tapi saya yakin kasus-kasus semacam itu bisa diminimalkan," tukasnya. (fud/ran)
Editor : berry-Beri Mardiansyah