BANJARMASIN - Presiden RI Joko Widodo, Selasa (7/5) kemarin melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Pulau Kalimantan. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk tindaklanjut keseriusan pemerintah dalam pemindahan ibu kota negara Indonesia.
Sayangnya,meski menjadi salah satu daerah alternatif ibu kota yang berada di Pulau Kalimantan, Kalsel tak masuk dalam agenda kunjungan orang nomor satu di Indonesia tersebut.
Berdasarkan rilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden. Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Kepala Negara beserta rombongan lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada pukul 09.00 WIB menuju Balikpapan, Kaltim.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam penerbangan menuju Kalimantan Timur adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Sofyan A. Djalil, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjutak.
Setibanya di Kota Balikpapan, pada pukul 11.55 Wita, Presiden Jokowi langsung menuju ke lokasi yang menjadi alternatif rencana pemindahan ibu kota di daerah tersebut.
Dari sana, Jokowi beserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Kalimantan Tengah dan bermalam di Kota Palangkaraya. Untuk melanjutkan rangkaian kunjungan kerja keesokan harinya. Di antaranya meninjau lokasi yang menjadi alternatif rencana pemindahan ibu kota di sana.
Dari Palangkaraya, Jokowi dikabarkan kembali ke Jakarta tanpa mendatangi daerah alternatif ibu kota di Kalsel, yakni Batulicin, Tanah Bumbu. Saat dikonfirmasi Radar Banjarmasin, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presidenan, Bey Machmudin membenarkan hal itu. "Benar, beliau tidak ke Kalsel," singkatnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Nurul Fajar Desira yang ditunjuk sebagai ketua tim dalam persiapan alternatif ibu kota di Tanah Bumbu menanggapi santai perkembangan ini. "Biar saja tidak dikunjungi, yang penting dipilih," candanya.
Dia mengungkapkan, pada prinsipnya sesama daerah alternatif ibu kota saat ini tidak sedang berkompetensi. Daerah mana pun yang ditunjuk pemerintah pusat, bakal didukung oleh semua pihak.
"Kita semua saling dukung. Kalau pun dipilih, kami juga siap," ungkapnya.
Kandidat ibu kota baru memang sudah dipastikan berada di luar Jawa. Pilihannya mengerucut pada empat provinsi di jantung Indonesia. Kalimantan tengah, Selatan, Timur, dan Sulawesi Barat. Masing-masing tampak memiliki keunggulan yang menjadikannya layak sebagai ibu kota baru.
Setidaknya, hal itu bisa terlihat dari presentasi awal tiga gubernur dan satu perwakilan Provinsi Kaltim, Senin (6/5) tadi di Kantor Staf Presiden.
Keempat provinsi itu dianggap paling sesuai dengan visi pemerataan pembangunan yang diminta Presiden Joko Widodo. Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pembangunan lima tahun ke depan tdiak hanya berfokus pada masalah pemindahan ibu kota. Namun juga menangani persoalan pemerataan pembangunan.
Karena itu, idenya adalah merancang kota yang tidak akan menyaingi Jakarta. Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis dan keuangan.
’’Jadi nanti BI, OJK, BKPM misalkan, tetap akan berlokasi di Jakarta,’’ terangnya. Pusat pemerintahan cukup menjadi rumah bagi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kedutaan besar negara sahabat.
Awalnya, ada tiga alternatif usulan. Pertama, membuat distrik pemerintahan yang terkonsentrasi di Istana, monas, dan sekitarnya. Kedua, memindahkan ibu kota ke wilayah dekat Jakarta. seperti halnya Putrajaya di Malaysia dan calon ibu kota Mesir yang baru di dekat Kairo.
Alternatif ketiga lebih ekstrem, yakni memindahkan ibu kota ke tempat baru.
Dari situ, Presiden menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya memindah ibu kota, namun juga bicara pembangunan wilayah Indonesia. dari situlah diputuskan mengambil alternatif ketiga demi mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa.
Kriteria lokasilah yang membuat Kantor Staf Presiden kemarin mengundang empat gubernur untuk menyampaikan paparan. Pemerintah ingin lokasinya strategis secara geografis.
’’Kami melihat wilayah yang ideal adalah di tengah Indonesia,’’ lanjut Bambang. Sehingga bisa memperbaiki rentang kendali jarak dari ibu kota tersebut ke wilayah lain di Indonesia.
Pemerintah juga ingin meminimalisir pembebasan lahan. Sehingga, yang dicari adalah lahan luas yang sudah dikuasai oleh pemerintah pusat, daerah, maupun BUMN. Penguasaan lahan itu akan menurunkan biaya investasi. atas alasan efisiensi pula, ibu kota baru harus dekat dengan kota existing dan fungsional secara ekonomi.
Bila perlu, tidak usah sampai membangun bandara atau pelabuhan baru. Lokasinya juga tidak boleh terlalu jauh dengan pantai mengingat Indonesia negara maritim. Ibu kota baru juga harus terjaga dari potensi konflik sosial.
’’Artinya masyarakat setempat memiliki budaya terbuka kepada pendatang sehingga bisa menciptakan kehidupan yang harmonis,’’ lanjutnya.
Ibu kota baru juga harus berupa daerah yang aman dari potensi bencana. Khususnya gempa, tsunami, banjir, erosi, longsor, kebakaran hutan dan lahan gambut. Air juga harus tersedia cukup untuk kelanjutan pengembangan kota. Selain itu, ibu kota baru tidak boleh berada dekat perbatasan dengan negara tetangga.
Mengenai pembiayaan, pihaknya mengajukan dua opsi. Pertama, kota berpenduduk sampai 1,5 juta. Butuh lahan 40 ribu hektare untuk membangunnya dengan biaya Rp 466 triliun. Opsi lainnya, kota berpenduduk sampai 870 ribu. Kota itu butuh lahan 30 ribu hektare dengan biaya 232 triliun. ’’APBN hanya difokuskan pada infrastruktur utama dan beberapa kantor,’’ tambahnya.
Yang jelas, pemerintah ingin mencari lokasi yang paling ideal. Baik dari ketersediaan sumber daya, seperti air. Kemudian, bebas bencana dan meminimalkan biaya pembangunan infrastruktur. Wilayahnya berupa kota baru, namun jangan sampai terlalu jauh dari kota yang ada. Sehingga, jangan sampai nominasi empat provinsi tersebut menjadi persaingan antardaerah. (ris/byu/wan/ay/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin