MARTAPURA – Semua tokoh memiliki kans yang sama besar pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 2020 akan datang. Petahana digadang-gadang maju lagi tidak menyurutkan niat para penantang.
Pernyataan tegas itu dinyatakan langsung oleh Sekretaris DPW Nasdem Kalsel H Akhmad Rozanie Himawan Nugraha saat dihubungi Radar Banjarmasin, kemarin (5/7) petang. Nasdem bakal mencalonkan kader sendiri yaitu H Saidi Mansyur yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Banjar periode 2016-2021. Ia dinilai sangat berjasa meningkatkan perolehan suara partai lebih 130 persen.
“H Saidi Mansyur memiliki kans kuat maju menjadi Bupati Banjar,” ujar H Jani, panggilan akrab Akhmad Rozanie Himawan Nugraha.
Sembari menjalankan mekanisme partai ujarnya, tentu ada komunikasi politik dengan partai lain untuk mengusung calon. Pasalnya Nasdem dengan 7 kursi dalam pileg lalu, masih perlu tambahan 2 kursi untuk mencapai ambang batas 20 persen kursi DPRD untuk mengusung pasangan calon.
“Kami tetap yakin H Saidi maju, calon dari kader ini akan dikawal sampai ke DPP Nasdem. Siapa wakilnya, tunggu mekanisme partai karena ada survei kandidat yang akan mendampingi H Saidi,” ujarnya.
Dari sejumlah parpol, hanya Nasdem yang gamblang membocorkan calon bupati, partai lain lebih memilih bersikap hati-hati. Rata-rata mengaku menunggu momentum di hari pencalonan.
Sekretaris PKB Banjar Iqbal Khalilurrahman pun belum mengetahui siapa calon yang akan diusung partainya, kabarnya Ketua PKB Banjar Pribadi Heru Jaya ada juga niat maju. Tapi, itu belum pasti karena masih terlalu dini.
“PKB sih maunya dari kader sendiri, kami cuma 5 kursi dan perlu berkoalisi dengan partai lain. Mungkin dengan PDI-P dan PKS. Informasi ini masih prematur, kepastiannya dekat hari pencalonan,” kata Iqbal.
Disinggung tentang kans Bupati Banjar H Khalilurrahman akan maju lagi pada pilkada akan datang, Iqbal belum bisa memastikan. Belum ada pernyataan sikap dari ayahnya tersebut, untuk maju lagi atau tidak. Intinya, PKB ujar Iqbal berharap dari kader sendiri, minimal memiliki hubungan dan histori dengan PKB langsung.
“Tetap ada survei ketika mengusung calon akan datang. Partai belum ada sikap dan masih menunggu momentum,” ungkapnya.
Sementara kabar Gerindra Banjar ingin mengusung bupati petahana belum dipastikan oleh Ketua Gerindra Banjar M Rafiki, juga enggan mengemukakan siapa calon akan datang, kader atau dari luar partai.
“Partai belum ada sikap karena masih lama, kemungkinan Agustus atau September 2020 mendatang,” ungkapnya.
Adapun Wakil Ketua Demokrat Banjar H Ismail Hasan atau Haji Mail yakin dengan kader sendiri. Syaratnya, sangat kuat pengaruhnya di Gambut, Sungai Tabuk, Kertak Hanyar, dan Aluh Aluh.
“Sosok Bupati dan Wakil Bupati akan datang harus peduli dengan kecamatan yang masuk dalam dapil 3 dan 4 dalam pileg lalu,” ujarnya.
Ia prihatin, kecamatan yang menjadi dapilnya tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah saat ini.
Sementara itu, parpol lain justru lebih memilih bungkam ditanya soal Pilkada. Alasannya, selain masih lama, perolehan kursi belum diumumkan secara resmi dalam pleno KPU Banjar. Rapat pleno sendiri ditunda, kepastian waktu belum ada sebelum KPU Banjar menerima surat dari MK.
“Belum bisa dipastikan karena masih menunggu surat dari MK. berdasarkan konsultasi dengan KPU Provinsi sebelum keluar surat MK, tidak bisa menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Banjar,” tukas Ketua KPU Banjar Muhaimin.
Sedangkan, hasil pemilihan legislatif lalu ikut mengubah peta partai yang jadi pemimpin di DPRD Banjar. Sedikitnya, 10 partai yang meloloskan wakilnya ke DPRD Banjar. Hasil sementara sebelum pleno adalah Gerindra (8 kursi), Golkar (8 kursi), Nasdem (7 kursi), PPP (5 kursi), Demokrat (4), PKB (5 Kursi), PKS (2 kursi), PDI Perjuangan (2 kursi), PAN (3 kursi) dan Hanura (1 kursi). Bila memiliki dukungan 9 kursi menjadi syarat untuk mengusung calon. Maka bisa saja maksimal muncul 4 pasangan calon. Itu belum lagi ditambah peluang majunya calon independen.
Perseorangan Berat, Gerindra Bisa Melenggang
Sementara itu, bagi para peserta yang ingin menjajal jalur perseorangan atau independen pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Hulu Sungai Tengah tahun depan, harus segera mencari dukungan.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, minimal dukungan calon perseorangan yang maju berkisar antara 6,5 persen hingga 10 persen dari jumlah pemilih atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada terakhir.
“Untuk amannya, bisa 20 ribu hingga 50 ribu KTP,” ujar Ketua KPU Hulu Sungai Tengah, Johransyah, kemarin (5/7).
Sementara itu, untuk partai politik di HST, hanya Gerindra, partai yang meraih kursi terbanyak dalam Pileg lalu yang bisa mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi. Dengan perolehan 8 kursi, sudah melampaui syarat 20 persen (6 kursi) dari 30 kursi di DPRD.
Dengan perolehan tersebut, dipastikan bahwa Partai Gerindra bakal mendudukan kadernya dalam jabatan pimpinan di lembaga DPRD HST, menggeser posisi kader Partai Golkar yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai ketua. (war/mam/bin/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin