BANJARMASIN - Sinyal menguatnya Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibukota baru membuat peluang Kalsel tertutup. Lalu bagaimana nasib 300.000 hektare lahan yang telah dipersiapkan Kalsel untuk ibukota baru?
Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Fajar Desira mengatakan lahan yang dipersiapkan itu adalah milik negara jadi tidak ada uang negara yang dikeluarkan untuk pengadaan lahan.
“Jadi atau tidak, lahan yang disiapkan Kalsel itu tak masalah, karena milik memang milik pemerintah,” tegas Fajar, Minggu (25/8) siang.
Meski sudah tertutup peluang akan dipilih, Fajar masih enggan menyebut lokasi lahan yang diklaim telah disiapkan.
Dia mengatakan pengalaman di masa orde baru, saat Presiden Soeharto berencana memindahkan ibukota negara ke Jonggol, Bogor, Jawa Barat, harga tanah di sana tiba-tiba menjadi lahan bisnis menggiurkan. Banyak orang yang akhirnya membeli lahan di kawasan tersebut.
“Spekulan banyak yang membeli lahan di situ, makanya tidak disebutkan,” ujarnya.
Dia mengatakan Kalsel menyiapkan lahan ibukota seluas tiga kali luas Banjarmasin itu bukan untuk kompetisi ibukota negara. Ibukota dipilih dengan saksama karena ini sebagai ibukota negara jangka panjang.
Fajar sendiri terkesan masih optimistis Kalsel masih berpeluang. Dia menilai pemerintah pusat tidak akan terburu-buru menentukan provinsi yang akan menjadi ibukota negara. Tim yang ditunjuk presiden akan melakukan kajian dari berbagai aspek, teknis, non teknis, sejarah, sosial, budaya dan pertimbangan lainnya.
Dia mengatakan Kalsel masih masuk kriteria, diantaranya letaknya strategis di tengah-tengah Pulau Kalimantan. Berdekatan dengan laut, sesuai dengan keinginan untuk membangun negara maritim. Mempunyai tekstur tanah yang keras dan bukan lahan Gambut. Biaya pembangunan juga murah.
Infrastruktur penunjang lainnya juga tersedia, seperti pasokan listrik dan air baku, ditambah lagi bandara bertaraf internasional yang akan beroperasi sebentar lagi. Jumlah penduduk masih belum padat, ramah tamah dan toleran terhadap orang baru. “Kalsel bebas bencana, tsunami gempa,” tambahnya.
Meski demikian, Fajar mengatakan, pada dasarnya Kalsel akan mendapat keuntungan dimanapun ibukota di Kalimantan. "Mau di Kaltim atau Kalteng, Kalsel tetap akan mendapat dampak positif,” ucapnya.
Setelah ramai soal lokasi ibu kota negara (IKN) baru oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, para menteri kabinet kerja sepertinya mulai melakukan aksi tutup mulut berjamaah. Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro misalnya, usai rapat persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Jakarta enggan menanggapi apapun pertanyaan wartawan terkait ibukota negara.
Ibu Kota Baru Sebaiknya Daerah Administratif
Berdasar kajian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ibu kota negara yang baru kelak lebih aman jika berbentuk daerah administratif ketimbang daerah otonom. Pertimbangannya stabilitas.
”Dengan menjadi daerah administratif, akan menjadi lebih mudah bagi presiden dalam mengelola ibu kota. Komando pemerintah pusat juga mudah terlaksana,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam diskusi Gundah Ibu Kota Dipindah di D’consulate Resto and Lounge, Jakarta, Sabtu tadi.
Pertimbangan itu, menurut Akmal, bertujuan mencegah dinamika politik yang begitu dinamis di pusat ibu kota. Misalnya dengan meniadakan pilkada di daerah tersebut.
”Kita ingin, ke depan, ibu kota yang betul-betul teduh, aman. Tanpa gejolak politik,” katanya.
Telaah yang dilakukan oleh Kemendagri tersebut terkait dengan susunan pemerintahan dan bentuk otonominya. Bagaimana model kelembagaan hingga batas wilayah ibu kota.
”Ini hanya telaah kami (Kemendagri, Red). Semua kembali bergantung keputusan presiden (Joko Widodo, Red),” katanya.
Termasuk, tentu keputusan soal lokasi persisnya IKN. Menurut Akmal, presiden sudah dua kali meninjau calon lokasi IKN sejak 2018. ”Lokasinya di mana, nanti presiden yang putuskan,” terang dia.
Sejarawan LIPI Asvi Warman Adam mengatakan, pemindahan ibu kota bukanlah wacana baru. Pernah dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada 1957. Kala itu presiden pertama Indonesia tersebut merasa cocok untuk menjadikan Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), sebagai ibu kota negara.
Sebab, Palangka Raya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Juga, luas wilayahnya sepertiga luas Indonesia. ”Saat itu ada kegentingan yang memaksa dan menjadi faktor penarik keinginan Bung Karno agar ibu kota berada di tengah-tengah,” tuturnya.
Namun, rencana tersebut terbengkalai setelah Indonesia mendapat tawaran untuk menjadi tuan rumah Asian Games. Karena itulah, dibangun Stadion Gelora Bung Karno (GBK) dan tugu selamat datang di depan Hotel Indonesia.
Nah, jika nanti IKN anyar terbentuk, Indonesia mencatatkan sejarah baru. ”Ibu kota yang bukan warisan kolonial. Tapi, ibu kota yang kita ciptakan sendiri. Akan menjadi tinta emas dalam sejarah Indonesia,” katanya dalam diskusi yang sama. (gmp/mar/ran/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin