Dalam soal wabah, orang di Eropa punya catatan muram tentang ‘Sampar Justinian’ di abad ke-6. Pada masa kekuasaan Maharaja Justinianus di Konstantinopel itu –kini bernama Istambul--, penyakit pes merenggut sebanyak 40 persen penghuni kota. Pada tahun 750, pes mereda. Namun separuh penduduk Eropa kala itu tandas.
=====================================================
Oleh: Budi ‘Dayak’ Kurniawan
Direktur Pusat Data, Analisis,Media, dan Masyarakat (PADMA) Institut
=====================================================
Pada abad ke-14, wabah kedua yang disebut ‘Maut Hitam’ datang. Jumlah korbannya hampir sebanyak korban Perang Dunia II. Wabah pes yang bermula dari konflik beraroma sektarian di Caffa, di semenanjung Crimea di pantai utara Laut Hitam --kini bernama Feodisiya, kota kecil yang diperebutkan Ukraina dan Rusia. Caffa dihabisi pes dan wabahnya merengsek ke seluruh Eropa.
Di penghujung Perang Dunia I pada Januari 1918, wabah yang kemudian dikenal sebagai ‘Spaansche Griep‘ atau ‘Flu Spanyol’ bermula. Ribuan tentara Perancis yang berjaga di parit-parit garis pertahanan terdepan tewas akibat wabah ini. ‘Flu Spanyol’ kemudian menjadi pandemi pada 1918 - 1920.
Mobilitas manusia dengan berbagai aktivitasnya, ekonomi, perdagangan, ekspedisi, dan pencarian wilayah jajahan baru, membuat virus ini menyebar cepat ke seluruh dunia. Yuval Noah Harari dalam bukunya ‘Homo Deus’ menulis hanya perlu beberapa bulan flu ini menyebar ke seluruh dunia. Flu menginfeski setengah miliar manusia. Sekitar 100 juta orang di dunia tewas. Jumlah yang tewas lebih banyak dari korban Perang Dunia I (1914 - 1918), 40 juta orang.
Tim Departemen Sejarah Universitas Indonesia pada 2009 merilis penelitian tentang sejarah pandemi flu di Indonesia pada 1918. Arsip Kolonial menyebut virus telah menginfeksi wilayah Sumatera, Sulawesi, Jawa, hingga Maluku.
Di Kalimantan, seperti yang ditulis Johan Eisenberg, peneliti Belanda, dalam catatan di bukunya ‘Kroniek van Zuider en Oosterafdeeling van Borneo’ atau ‘Catatan Peristiwa di Wilayah Selatan dan Timur Borneo’ (terbit di Banjarmasin pada 1936), ‘Flu Spanyol’ masuk ke Nusantara dalam dua gelombang. Gelombang pertama terjadi pada Juli - September 1918, kala itu Kalimantan belum terhantam pandemi ini. Pada gelombang kedua pada akhir tahun 1918 (September -Desember) barulah Kalimantan terkena ‘Flu Spanyol’.
Hal ini terungkap dalam telegram Residen Borneo Timur dan Selatan yang berkedudukan di Banjarmasin yang melaporkan sebanyak 1.424 orang di daerahnya telah menjadi korban flu ini. Wabah masuk melalui pelabuhan di Banjarmasin dan Samarinda. Flu dibawa pekerja kapal yang sandar dan menulari pekerja pelabuhan, lalu kemudian menyebar ke penduduk lokal.
Pemerintah Hindia Belanda kewalahan menghadapi wabah ini dan mengusulkan ada semacam karantina oleh lembaga kesehatan masa itu. Namun usul itu ditentang keras para pedagang yang khawatir pada dampak ekonominya.
Sejarawan Banjar, Amir Hasan Bondan, dalam ‘Suluh Sedjarah Kalimantan’ (terbit tahun 1953) menerjemahkan ‘Spaansche Griep’ bukan sebagai ‘Flu Spanyol’. Amir Hasan Bondan menyebutnya sebagai ‘Garing Panas’ atau demam panas. Amir Hasan Bondan menyebut wilayah sebaran penyakit ini meliputi seluruh Kalimantan.
Wabah datang melalui jalur pedagangan dan perkapalan. Di wilayah Keresiden Borneo Selatan dan Timur yang berpusat di Banjarmasin dan Residen Borneo Timur yang berpusat di Samarinda, keduanya merupakan dua pelabuhan strategis yang dilalui pelayaran domestik dan internasional kala itu. Di Samarinda misalnya, pada tahun 1876 beropeasi perusahaan perkapalan besar, ‘Koninklijk Paketvaart Maatschappij’ atau KPM. Pelabuhan kala itu digunakan Kerajaan Kutai Kartanegara.
Sikap orang kebanyakan yang tak memiliki kemampuan dan akses pada pengobatan modern menghadapi wabah ini antara lain mengembalikan persoalan kepada kehendak Yang Maha Besar atau relatif pasrah. Sebagian menggunakan pengobatan melalui doa-doa dan mantera-mantera. Misalnya air didoakan para tetua dan pemuka agama lalu diminum dan ditebarkan di sekliling rumah dan kampung.
Orang Dayak kala itu menyebut ‘Flu Spanyol’ sebagai penyakit “aneh” atau dalam bahasa Dayak Ngaju disebut sebagai ‘Peres baratus gangguranan ara, sampar sakuyan sasabutan bitie bara kalimbahan laut manggantung’ atau penyakit yang berbahaya, menular, dan menjatuhkan banyak korban.
Dari kacamata orang Dayak di Kalimantan kala itu, ‘Flu Spanyol’ dianggap sebagai akibat supranatural dan teluh. Sebagian lainnya menganggap telah terjadi pelanggaran terhadap pantangan dan hukum adat, atau ada pelanggaran terhadap wilayah larangan dan tempat yang disucikan. Artinya keseimbangan alam sedang terganggu. Alam besar dan alam kecil tak lagi seimbang. Diperlukan pengorbanan dan langkah besar untuk mengembalikan keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmos itu.
***
Berabad-abad kemudian wabah baru terjadi lagi dalam bentuk virus Corona atau biasa disebut Covid-19. Di Eropa, Covid-19 menunjukkan kurva menurun. Namun di belahan dunia yang lain seperti di kawasan ‘Banana Republic’ dan Indonesia, kurva positif Covid-19 masih berlangsung tinggi. Di Kalsel sendiri, jumlah orang yang terpapar Covid-19 dan yang meninggal pun masih tinggi.
Setiap pemerintahan di 13 kabupaten/kota di Kalsel menunjukkan kinerja berbeda dalam menghadapi dan menangani Covid-19. Ada pemerintahan kabupaten/kota yang all out dan kreatif –juga disertai sentuhan humanisme—menangani Covid-19. Hal ini misalnya terjadi di Batola dan Banjarmasin.
Melalui sentuhan keibuan, kemanusiaan, dan tangan dinginnya, Bupati Batola Hj Noormiliyani AS menerapkan PSBB yang relatif berbeda. Misalnya bekerja sama dengan aparat menegakkan aturan dengan lebih cair dan memahami problem warga. Penerapan kewajiban social distancing, menggunakan masker, di rumah saja, atau cuci tangan, dilakukan sesuai kondisi lapangan. Jamak diketahui, Bupati Batola misalnya sering mengatakan, “Kasihan warga yang sudah tak mampu jika diharuskan hanya di rumah. Biarkan mereka cari nafkah, asal menerapkan protokol kesehatan.”
Dalam tensi berbeda, walau jumlah pasien dan warga yang terpapar Covid-19 masih relatif tinggi, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina menunjukkan kinerja relatif baik. Ia misalnya memimpin penerapan PSBB dan lain-lain “sendirian”. Memang kadang ia berkonflik dengan jajaran di bawahnya. Sebagian konflik bahkan berlangsung terbuka dan masuk ke ranah hukum. Namun, Ibnu Sina bergeming.
Saling berpunggungan itu pula yang terjadi di Kabupaten Banjar. Konflik rotasi dan pergantian para pejabat dan perbedaan sikap antara bupati dan wakil bupati, membuat penanganan Covid-19 seperti “seadanya”. Padahal jumlah masyarakat yang terpapar di kabupaten ini relatif tinggi.
Dalam hal ini, Kota Banjarbaru relatif beruntung. Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani dan Wakil Walikota H Darmawan Jaya Setiawan masih seiring sejalan. Kongsi keduanya yang tak pecah menghadapi Pilkada Banjarbaru 2020 relatif menguntungkan. Berbagai kebijakan dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 misalnya bisa berjalan mulus.
Biasanya, ketika agenda politik petahana tak lagi sama, ujungnya pasti adalah perceraian kongsi politik. Kongsi politik yang pecah akan berdampak kemana-mana. Misalnya akan membuat sumber daya politik terpencar. Pada kabupaten, kota, atau provinsi yang petahananya pecah kongsi, konfigurasi politiknya pasti akan ruwet.
Jika kongsi itu pecah di tengah atau di ujung masa jabatan, apalagi saat menghadapi persoalan ruwet seperti Covid-19 --karena agenda politik sosok yang semula bersama lalu bercerai-- maka tugas-tugas pemerintahan pasti akan sangat terganggu. Yang terdampak dan rugi besar bukan hanya pasangan petahana, namun masyarakat yang mereka pimpin.
Baik Nadji maupun Jaya sering menyebut apa yang mereka lakukan berdasarkan kesetiaan dan perkawanan. Kedua hal itu, untungnya bisa diterapkan saat tetap berpasangan menghadapi Pilkada Banjarbaru 2020. Mereka misalnya relatif mudah mendapatkan dukungan partai politik. Dukungan itu mencukup syarat pencalonan.
Kini partai-partai lain yang belum mencalonkan atau mendukung siapa dalam Pilkada Banjarbaru relatif ‘hilang arah’. Partai Gerindra yang kursinya cukup (enam kursi) untuk mengajukan calon sendiri misalnya, hingga kini belum menunjukkan langkah pastinya. Mendukung petahana atau maju sendiri masih saja belum jelas arahnya. Begitu juga dengan partai-partai lain yang wajib berkoalisi untuk bisa memenuhi syarat pengajuan, hingga kini masih belum menunjukkan langkah politik apa-apa.
Kebingungan politik ini kian bertambah ketika dengan alasan Pilkada dilaksanakan di masa pandemi Covid-19 masih terjadi akan membahayakan masyarakat, HM Aditya Mufti Ariffin SH MH atau biasa disapa Ovie, salah satu pesaing terkuat petahanan pada Pilkada Banjarbaru 2020, bikin keputusan mengejutkan. Ia kemudian menyatakan mundur atau tak lagi mengikuti tahapan pilkada. Sebelumnya, Aditya didukung PPP, PDI Perjuangan, dan Partai Golkar.
Tak pelak, akibat langkah mundur itu, konfigurasi dan peta politik menjelang pilkada di Banjarbaru berubah. PDI Perjuangan misalnya, kemungkinan besar akan mengalihkan dukungan pada Nadjmi – Jaya. PPP sendiri kemudian memilih absen. Sementara Golkar, hingga kini masih belum mengambil langkah politik pasca Aditya mundur. Langkah pasti Golkar akan nampak usai pertarungan elite partai hingga ke DPP yang kini masih berlangsung dalam tensi tinggi.
Bisa jadi kini Nadjmi – Jaya sedang berada di atas angin. Sementara saingannya hanya tinggal pasangan Edy Saifuddin – Astina Zuraida yang maju melalui pintu perseorangan. Kini KPU beserta perangkatnya dan Panwas Kelurahan menggelar verifikasi faktual dukungan terhadap Edy –Astina. Jika pasangan ini berhasil melalui verifikasi lapangan dan lolos menjadi bakal calon, pertarungan akan menghadapkan mereka dengan Nadjmi – Jaya. Jika tidak, maka peluang kotak kosong bisa saja menjadi fenomena politik baru di Banjarbaru. Jika itu yang terjadi, akankah kesetiaan dan perkawanan Nadjmi – Jaya harus berhadapan dengan kotak kosong? Babak politik berikutnya akan menjawab hal itu. (*/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin