BANJARBARU - Pemprov Kalsel memutuskan menunda melaksanakan kajian rencana pembangunan rel kereta api menuju Bandara Internasional Syamsudin Noor pada tahun ini. Padahal, hasil kajian diperlukan untuk mencari investor.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Nurul Fajar Desira mengatakan, kajian ditunda lantaran anggarannya direfocusing untuk menutupi keuangan daerah. "Mungkin tahun berikutnya kajian kami usulkan lagi," katanya kepada Radar Banjarmasin.
Dia mengungkapkan, tahun ini Pemprov Kalsel memerlukan dana miliaran untuk membayar insentif tenaga kesehatan (nakes) Covid-19. Sehingga, pemerintah memutuskan untuk menunda sejumlah program yang belum masuk lelang guna menjaga keuangan daerah. Termasuk kajian kereta bandara.
"Karena tahun ini insentif nakes tidak lagi ditanggung APBN dan dibebankan ke APBD, sehingga kita harus melakukan refocusing untuk menutupinya," ungkapnya.
Refocusing yang dilakukan kata Fajar, tidak dipatok berapa persentasenya, melainkan menunda semua proyek yang belum masuk lelang. "Jadi, anggaran proyek yang belum lelang itu dikumpulkan untuk menutupi anggaran daerah. Kalau yang sudah lelang, tetap dikerjakan," ucapnya.
Namun menurutnya, refocusing yang dilakukan tidak banyak mengganggu pekerjaan fisik. Sebab, sebagian besar sudah masuk lelang. "Yang belum lelang kebanyakan kegiatan kajian, kalau fisik sebagian besar sudah lelang semua," ujarnya.
Sebelumnya, besarnya investasi yang diperlukan untuk membangun moda transportasi kereta api, membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memilih untuk menggarapnya secara bertahap. Rute ke arah Bandara Syamsudin Noor lah yang dibangun lebih dahulu. "Nilai investasi kereta api di Kalsel Rp24 triliun, ini cukup mahal. Jadi kita dahulukan yang kereta bandara," beber Fajar.
Di samping itu, dia mengungkapkan, pemprov memilih mendahulukan rute ke bandara juga ingin melihat peluang ke depannya. Kawasan bandara diprediksi menjadi pusat perekonomian baru, sehingga lalu lintas di sekitarnya kemungkinan semakin padat.
"Kami memikirkan program jangka panjangnya. Sekarang memang jalan ke bandara masih belum padat, tapi lima sampai 10 tahun ke depan kita tidak tahu. Kemungkinan akan macet apabila hanya mengandalkan alat transportasi di jalan," ungkapnya.
Arus penumpang dan barang dari bandara ke depannya juga diprediksi semakin meningkat. Sehingga memerlukan kereta api sebagai moda transportasi tambahan.
"Kalau tidak dirancang sekarang, dikhawatirkan sama seperti di Jakarta. Ketika sudah macet, baru berfikir kereta bandara. Kita tidak menginginkan demikian, kita harus berfikir lebih maju kedepan," paparnya.
Namun untuk merealisasikan kereta bandara, pemerintah daerah memerlukan investor untuk menyokong pembiayaannya. "Sesuai rencana, untuk membangun kereta bandara kita akan mencari investor swasta," beber Fajar.
Dia menuturkan, agar bisa mengundang para investor, Pemprov Kalsel harus melakukan kajian kereta bandara. Dengan adanya hasil kajian, daerah bisa mengundang investor.
Kajian rencananya dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kalsel. Ada enam wilayah yang menjadi kawasan skala prioritas kajian, yakni Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut (Tala), Barito Kuala (Batola), dan Tapin.
Terkait ditundanya kajian pada tahun ini, Kepala Balitbangda Kalsel M Amin mengaku belum menerima informasi dari Bappeda Kalsel. "Secara resmi atau tertulis belum ada penundaan kajian pembangunan kereta api bandara. Anggarannya masih ada di Balitbangda," paparnya.
Kajian ini awalnya permintaan dari Bappeda Kalsel, sehingga dirinya menurutnya Bappeda yang lebih tahu terkait pembatalannya. "Tapi kalau isu penundaan karena refocusing anggaran tahun 2021 memang ada," pungkasnya. (ris/ran/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin