BATULICIN – Sekretaris Daerah Pemkab Tanbu Ambo Sakka menyampaikan jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020 pada rapat paripurna DPRD Tanbu, Selasa (15/6).
Ambo Sakka menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan, terutama kepada unsur pimpinan fraksi-fraksi, yang telah memberikan saran dan masukan, serta kerja keras.
Menanggapi pemandangan umum Fraksi Amanat Nasional Demokrat, Ambo Sakka menjelaskan, pembangunan infrastruktur sudah dianggarkan dalam APBD, khususnya belanja modal realisasi 96,97 persen. Artinya hampir semua terlaksana, sedangkan silpa kelebihan pendapatan yang terealisasi sebesar 102,68 persen dan penghematan belanja.
Terkait BUMD, Tanbu memiliki 2 (dua) unit Badan Usaha Milik Daerah, yakni PD Batulicin Jaya Utama dan PD Air Minum Bersujud. Investasi pemerintah darah pada kedua BUMD tersebut masing-masing sebesar Rp206.533.526.041 pada PDAM, dan Rp9.438.000.000 pada PD BJU.
Dari investasi pada kedua BUMD tersebut, kontribusi langsung terhadap pendapatan daerah belum sesuai harapan. PD Air Minum Bersujud masih fokus pada peningkatan cakupan layanan.
Kinerjanya menunjukkan adanya peningkatan layanan. Yang ditunjukkan dengan penambahan jumlah pelanggan dan cakupan wilayah yang terus berkembang.
Sedangkan kinerja PD BJU juga diakui masih belum optimal. Konsolidasi internal, terutama perbaikan manajemen dan pengembangan usaha perlu lebih ditingkatkan. Pemulihan kondisi keuangan perlu mendapat perhatian, dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk mendapatkan peluang usaha dan peningkatan pendapatan," bebernya.
Kemudian, untuk anggaran pemeliharaan jalan hanya diberikan global per kecamatan dan sangat terbatas. Dikarenakan anggaran direalokasi untuk penanganan Covid-19, sehingga pemeliharaan tidak berjalan dengan optimal.
Selanjutnya, menjawab pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, sekda menyampaikan di tahap awal telah ditindak lanjuti sesuai dengan rencana aksi (action plan) tindak lanjut rekomendasi BPK RI 2020 Nomor: 13/LHP/XIX.BJM/05/2021. Selanjutnya sesegera mungkin menindaklanjuti catatan-catatan yang menjadi rekomendasi dengan jangka waktu 60 hari setelah LHP diserahkan kepada pemerintah kabupaten.
Salah satu hal yang menyebabkan kehilangan potensi penerimaan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam bentuk investasi jangka pendek atau deposito pemda yang ditempatkan dan dikerjasamakan ke beberapa bank, disebabkan adanya pandemi Covid -19 yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian.
Ditambah lagi adanya beberapa kebijakan dari pemerintah pusat yang berakibat adanya pemotongan dana bagi hasil pusat yang diterima oleh daerah. Anggarannya juga dialihkan untuk percepatan penanganan pandemi.
Menanggapi Fraksi PKB, Ambo Sakka menyampaikan tidak terealisasinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikarenakan situasi pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada sektor-sektor penunjang PAD di Kabupaten Tanah Bumbu. Sehingga berdampak pada perekonomian, yang mengakibatkan tidak tercapainya target atau penurunan pada PAD.
Langkah-langkah ataupun rencana untuk peningkatan PAD adalah melakukan inovasi E-Pasar, kerja sama dengan Samsat, yaitu Retribusi Parkir Tepi Jalan dan Pembentukan Tim Percepatan Digitalisasi.
“Untuk tahun 2021, akan dibuat peraturan daerah pengelolaan keuangan, menyesuaikan dengan PP 12 tahun 2019 dan Permendagri 77 tahun 2020. Diharapkan dengan adanya perda tersebut akan memperbaiki tata kelola keuangan secara profesional,” jelasnya.
Ambo Sakka seterusnya menyampaikan jawaban untuk Fraksi Golkar dan Gerindra. Terutama terkait belum optimalnya beberapa sektor PAD dan mekanisme paket pekerjaan dan tender proyek. (diskominfo/zal)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin